Analisa Harian Transformasi Politik dan Ruang Demokrasi Di Tanah Papua

Transformasi Politik dan Ruang Demokrasi Di Tanah Papua

-

Secara ideal kehidupan berdemokrasi dan kehidupan secara umumnya semakin terbuka terhadap kebebasan individu dan relativisme nilai, hal ini tentu membuka ruang berpikir kita untuk sanggup menilai secara kritis pelbagai pilihan yang mungkin, tindakan, keyakinan, dan praksis kehidupan. Bukan tidak absur, dalam situasi seperti ini tuntutan untuk berpikir secara kritis, berargumentasi, dan menafsir tentang kehidupan dan politik harus benar-benar tajam, dan sangat diperlukan. Oleh karena itu, diperlukan transformasi politik dalam terang filsafat dan peranan filsafat untuk mengasa cara berpikir manusia di zaman ini, agar di dalam ruang demokrasi dan politik diutamakan nilai filantropi. Tentu peranan filsafat masi sangat mungkin untuk diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam ruang demokrasi dan system politik Indonesia.

Perlu kita bersyukur atas warisan besar dari Sokrates, Plato, Aristoteles, Epikuros, Stoa, Kant, Hegel, Heidegger, dan Filsuf-Filsuf besar lainnya. Mereka telah mengajarkan bagaimana cara berargumentasi, bagaimana cara berpikir kritis. Mereka mengajarkan bahwa Filsafat bukan hanya tentang berpikir logis atau hanya sekedar penjelasan yang sifatnya epistemis mengenai suatu kebenaran, tetapi lebih daripada itu filsafar harus berorientasi pada suatu cara berpikir untuk menata, merefleksikan, untuk mencapai suatu kehidupan yang lebih baik dan sempurna.

Kita dituntut untuk sanggup berpikir sendiri, berargumentasi, dan bernarasi tentang kehidupan sesuai tuntutan situasi. Kita menyadari bahwa kesanggupan seperti ini tidak hanya secara kodrati berkenaan dengan konsep, ide atau pikiran yang aktif sebagai dasar argumentasi kita. Kesanggupan ini sangat berhubungan erat dengan suatu keputusan, misalnya perjuangan tentang kebenaran, kebaikan dan keadilan yang mempunyai dampak bagi kehidupan publik.

Tentu ini menjadi suatu hal yang menarik jika kita berani meninjau benang merah dari konsep politik di Papua dan ruang demokrasi yang dikendalikan oleh sebagian orang yang mengingkari nilai filantropi dan cita rasa kemanusiaan. Kalau kita berbicara tentang Papua tidak akan perna habis dan selesai sebab ruang demokrasi diisi oleh kepentingan-kepentingan politik sehingga demokrasi itu bisa dikatakan hanya sebatas mimpi semata. Seharusnya yang perlu diperhatikan dalam kehidupan publik di Tanah Papua khususnya dalam kehidupan berdemokrasi, bukanlah cara pandang filosofis yang lahir dari disiplin akademis yang ketat dan normatif. Melainkan yang dibutuhkan adalah konservasi dan praksis intuisi yang melahirkan kebebasan berargumentasi bagi Orang Asli Papua, mewujudkan cara pandang yang pragmatis-dialektis bagi Orang Asli Papua, progresif-humanis dan berdasarkan pada etos-solidaritas bagi Orang Asli Papua. Dalam ruang demokrasi, setiap masyarakat Papua berhak berpikir, berargumentasi dan bertindak jika martabat mereka direndahkan, mereka berhak mendapatkan perlindungan hukum, berhak mendapatkan pembelaan, berhak mendapatkan kebebasan dalam ruang publik untuk mencapai nilai keadilan. Mereka tentu punya hak konstitusi dalam demokrasi untuk menentukan pikiran mereka sendiri guna mencapai suatu kehidupan yang lebih baik dan sempurna.

Menurut saya, perlu adanya transformasi politik dan pengakuan dalam ruang publik secara demokratis dalam konteks Vita Activa ( kehidupan yang aktif ). Sebab kita perlu melihat lebih dalam Human Condition orang Papua dalam terang aktifitas kehidupan mereka sehari-hari di mana mereka tinggal, hidup, bertumbuh dan berjuang untuk membela hak-hak dasar. Transformasi Politik di Papua memang harus dimulai dari membaca secara terang-benderang dari garis  kondisi orang Papua yang sanggup mentransendensikan diri, sanggup melihat orang Papua dari banyak perspektif, khususnya dari perspektif situasi konkret yang sedang dialami oleh Orang Asli Papua ( OAP ) dan kulturnya.

Saatnya kita perlu merubah kultur politik yang baru, politik yang terbuka pada realitas, politik yang beradab, politik yang membuka ruang demokrasi seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berpikir kritis dan berargumentasi, politik yang melihat kebenaran secara objektif, dan politik yang bertanggungjawab terhadap publik. Bukan sebaliknya politik yang menindas orang asli Papua atau politik yang membungkam ruang demokrasi secara sepihak.

Nilai filantropi terhadap orang asli Papua harus menjadi dasar imajinasi politik dan menjadi suatu paradigma kultur politik yang baru. Paradigma ini harus berjalan melampaui domain agama, politik partai dan golongan-golongan sosial. Agar terwujud paradigma politik kemanusiaan yang mampu menembus suatu kebenaran dan keadilan bagi masyarakat pada umumnya dan Orang Asli Papua khususnya.

Untuk sampai pada politik seperti ini, kita perlu berani dan mau menjelajahi secara heroik untuk melawan semua ketidakadilan, penindasan, dan manipulasi praktek politik di Tanah Papua. dewasa ini, Papua menjadi suatu frame of referance (kerangka acuan) untuk melihat secara global wujud ketidakadilan yang diterapkan oleh penguasa dalam kepentingan politik negara Indonesia. Penindasan, pelanggaran HAM berat, dan ketidakadilan sosial bagi Orang Asli Papua di politisir atas nama demokrasi. Fakta membuktikan bahwa persoalan masa lalu Orang Asli Papua masih menjadi PR besar untuk bisa diselesaikan secara domokrasi.

Imajinasi politik kita pada umumnya seharusnya sudah mampu bergerak melampai perspektif Etis, Agama, Suku, dan Ras. Agar mampu melihat ruang publik dengan pola cita rasa kemanusiaan. Dalam konteks Papua, kita perlu melihat hak asasi Orang Asli Papua sebagai suatu pesan terbuka yang tertuang dalam konstitusi negara ini untuk mencapai kehidupan yang baik dan sempurna. Tujuan dari pengakuan hak Orang Asli Papua di ruang publik semata-mata menjunjung tinggi nilai cita rasa kemanusiaan, dan menyempurnakan praktik politik yang menyesatkan cara berpikir manusiaa dewasa ini, serta melawan semua ketidakadilan yang terjadi di Tanah Papua.

Epikuros salah satu Filsuf Yunani klasik mendasarkan pemikirannya pada teori Demokritos dan para Atomis yang mengajarkan bahwa realitas satu-satunya yang kita alami hanyalah apa yang dapat kita serap melalui pancaindra, realitas yang terdiri atas atom-atom kecil yang hanya berbeda dalam ukuran, berat dan bentuk. Namun, atom-atom itu memiliki kebebasan untuk bergerak secara spontan.

Bila alam semesta dengan benda-benda di dalamnya terjadi karena kekuatan atom itu sendiri, termasuk manusia, ia mempunyai kebebasan dan dapat menentukan sendiri langkah hidupnya dengan kekuatan pikiran, argumentasi, dan tindakan. Sehingga perlu disadari bahwa manusialah yang menjadi ukurannya. Kebebasan kehendak sangatlah penting bagi Epikuros. Konsekuensinya ia memberikan kebebasan bagi atom-atomnya sehingga atorm-atom itu bisa memberikan kebebasan bagi manusia dapat menentukan nasibnya sendiri, dan semua pilihan-pilihannya.

Jika kita mendasarkan pemikiran Epikuros dengan pengalaman Orang Asli Papua, maka kita dapat melihat dan menerjemahkan kebebasan yang dimaksud oleh Epikuros dalam ruang demokrasi ialah suatu kebebasan untuk berpikir secara kritis, menentukan pilihan-pilihan secara kritis, dan menentukan nasibnya sendiri guna mencapai suatu masa depan yang lebih baik dan sempurna.

Pada zaman feodalisme raja-raja, konsep ruang publik dimengerti secara sempit sebagai tempat bercokolnya system otoritas dogmatis dan paternalistis. setelah adanya klaim rasio pada jaman pencerahan, konsep ruang publik berubah menjadi tempat dimana orang-orang berani berbicara dan mengungkapkan pendapatnya secara kritis. Di Tanah Papua kita dapat melihat transformasi pemikiran itu dengan tindakan melawan ketidakadilan, kita dapat melihat bagaimana gerakan mahasiswa, LSM dan masyarakat sipil yang terus-menerus menyuarakan HAM di tanah Papua. gerakan-gerakan menyuarakan HAM bukanlah suatu gerakan melawan hukum melainkan suatu gerakan yang menjunjung tinggi nilai cita rasa kemausiaan. Dewasa ini orang Papua menuntut akses ruang publik yang seluas-luasnya guna menyalurkan pemikiran mereka atas nama cita rasa kemanusiaan itu.

Kita perlu mengakui bahwa kultur politik lama harus dirubah bahkan di ganti dengan kultur politik yang baru, tentu harus punya spirit cita rasa kemanusiaan yang tinggi agar “mampu melihat apa yang tidak terlihat dan mampu menyetuh apa yang tidak tersentuh”. Spirit politik yang baru harus bisa menggapai nilai filantropi Orang Asli Papua, atas dasar pengalaman langsung dan realitas yang terjadi di tengah-tengah kehidupan Orang Asli Papua. Atas dasar itu, dengan sendirinya ruang demokrasi terisi oleh rasa kemanusiaan yang setinggi-tingginya.

Sebab salah satu kelemahan dasar demokrasi modern dan kultur politik kontemporer dewasa ini adalah peminggiran dimensi cita rasa dan martabat kemanusiaan. Demokrasi hanya menjadi arena bermain untuk merebut kekuasaan. Kultur politik menjadi suatu cita-cita pengumpulan harta kekayaan dan kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Keduanya telah merasuki dan menguasai ruang publik. Sehingga ruang publik terasa pengap karena terisi oleh orang-orang tertentu dengan kepentingan-kepentingannya.

Kita perlu membuka paradigma cita rasa kemanusiaan di tanah Papua yang tercinta ini agar mampu melihat realitas-realitas yang terjadi. Kita perlu mengakui hak berpikir kritis, hak berargumen, hak menentukan pilihan-pilihan, dan hak menentukan nasib yang lebih baik untuk masyarakat umum, dan Orang Asli Papua.

Biarkan ruang demokrasi diisi dengan pemikiran-pemikiran yang kritis, argument-argumen yang tajam agar mampu mengikis budaya politik yang merusak martabat manusia. Biarkan kesetaraan martabat manusia sebagai suatu patokan untuk berdiri di dalam ruang demokrasi.

 

Referensi:

Baghi, Felix, SVD. ( 2014 ). Redeskripsi Dan Ironi. Ledalero-Maumere-Flores-NTT.

Herlianto, M.TH. Humanisme Dan Gerakan Zaman Baru. Yayasan Kalam Hidup-Bandung

 

Avatar
Niko Pareira
Penulis adalah Alumni STFT Fajar Timur dan Anggota LSM Gempur Kabupaten Keerom

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Kirim Donasi

Terbaru

Pemerintahan Sementara dan ULMWP Tidak Akan Bertahan Lama

“Tulisan ini menanggapi United Liberation Movement for West Papua...

Pernyataan Sikap AMP, FRI-WP, dan AMP-TPI 1 Desember 2020

Salam Pembebasan Nasional Bangsa West Papua! Amolongo, Nimo, Koyao, Koha, Kinaonak, Nare, Yepmum, Dormum, Tabea Mufa, Walak, Foi Moi, Wainambe,...

Saya Menginginkan Seluruh Dunia-Plus 5 %

Diterjemakan oleh  Larry Hannigan    Fabian sangat bahagia karena dia akan menyampaikan sebuah pidato ke masyarakat besok. Dia selalu menginginkan kekayaan...

Nasrani-Yahudi Dalam Tinjauan Madilog

Tan Malaka (1948) AGAMA NASRANI Jesus Nazrenus Rex Jodioram Jesus dari Nazaret Rajanya Yahudi Agama Nasrani ialah agama yang dikembangkan oleh Jesus dari...

Indonesia Vs Papua: Problem Kedaulatan dan Hak Asasi Manusia

 “Terus terang, saya bingung bagaimana mungkin suatu negara (Vanuatu) mencoba untuk mengajari orang lain sementara kehilangan inti prinsip-prinsip dasar...

Rubrikasi

Konten TerkaitRELATED
Rekomendasi Bacaan