Kami terbitkan kembali Surat Terbuka Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) melalui Biro Politik Pusat, Laila Kenakhe alias Heni Lani menanggapi rencana pelaksanaan Kongres Rakyat Papua III oleh Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB) dan Kongres Parlemen Nasional Papua Merdeka oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) tahun 2011.
Kami juga terbitkan kembali respon Surat Terbuka AMP oleh KNPB melalui Juru Bicara, Victor Yeimo.
Surat Terbuka AMP dan Respon KNPB ini pertama kali dimuat di blog AMP. Kami merasa penting untuk terbitkan kembali untuk tujuan pendidikan dan propaganda untuk rakyat dan kemajuan pergerakan di Papua.
***
Surat Terbuka AMP
Untuk kawan-kawan seperjuangan dari Biro Politik Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)
Kawan-kawan seperjuangan,
Dengan penuh perhatian kami menyimak perkembangan keadaan yang terjadi belakangan ini di tingkatan gerakan-gerakan perlawanan Papua. Dengan munculnya semangat perlawanan rakyat yang semakin menunjukan kwantitasnya sebagai kekuatan pokok penggerak dalam perjuangan pembebasan nasional bangsa Papua serta rencana pelaksanaan Kongres Rakyat Papua III oleh Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB) dan Kongres Parlemen Nasional Papua Merdeka oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB), terjadi satu perdebatan politik di dalam internal Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) tentang jalan, strategi, dan taktik yang dijalankan oleh kawan-kawan dalam membawa maju semangat perlawanan rakyat Papua. Kami juga menyimak perdebatan di antara Kawan-kawan seperjuangan yang tidak dapat didudukan dalam mencari solusi-solusi yang lebih baik dari tahapan perjuangan yang sedang kawan-kawan lancarkan. Semua ini membuat keadaan menjadi lebih mendesak untuk dilancarkannya satu perdebatan yang lebih dalam tentang tahapan strategis dan garis politik perjuangan yang dijalankan kawan-kawan, khususnya setelah sekian puluh tahun perjuangan rakyat dan setelah adanya “kebebasan” dimasa seperti sekarang ini.
Jika kawan-kawan ingin berdebat, kawan-kawan perlu memperdebatkan beberapa masalah dalam konteks perjuangan pembebasan nasional yang sedang dijalankan oleh kawan-kawan sesuai dengan penerapannya dalam perjuangan pembebasan nasional oleh negeri-negeri yang telah merdeka sebagai pegangan untuk digunakan dimasa seperti sekarang ini: masalah seperti siapa kelas atau sektor kekuatan pokok rakyat, siapa musuh utama rakyat, siapa tenaga penggerak, dan pemimpin perjuangan, serta apa bentuk pokok perjuangan. Dan juga ada masalah khusus yang tidak kala pentingnya dalam gerakan yang dibangun kawan-kawan atas nama perjuangan pembebasan nasional, seperti orientasi gerakan kini dan akan datang, strategi dan taktik gerakan dan garis politik yang dijadikan pijakan gerakan dan seterusnya.
Benar bahwa, kebutuhan akan kepemimpinan politik dan persatuan adalah hal yang mendesak. Tetapi di sisi lain, gerakan kita tidak bisa meniadakan tingkat kesadaran massa rakyat yang terkonsolidasi secara politik. Kita akan melangkahi satu tahapan bahwa pemimpin akan lahir dari tengah-tengah massa, selain itu persatuan akan lebih mudah di galang di internal gerakan rakyat Papua, jika memiliki tujuan yang sama, yaitu bersama-sama berjuang untuk pembebasan nasional rakyat dan bangsa Papua.
Maka, jalan yang ditempuh oleh kawan-kawan, baik melalui Kongres Rakyat Papua III maupun Kongres Parlemen Nasional Papua Merdeka, yang keduanya pada prinsipnya mempunyai tujuan yang sama yaitu melahirkan kepemimpinan nasional dan persatuan, perlu dipersiapkan secara matang melalui beberapa tahapan.
Pertama: perlunya pendiskusian dan penyamaan garis politik yang diyakini dan menjadi landasan gerak masing-masing organisasi gerakan perlawanan Papua. Kenapa pendiskusian dan penyamaan garis politik menjadi penting? Karena selain garis politik merupakan hasil analisa kongkrit atas situasi penjajahan terhadap rakyat Papua, garis politik juga akan menuntun jalannya gerakan perlawanan dalam menentukan strategi dan taktik perjuangan yang hendak dilancarkan. Kesamaan garis politik akan membentuk bangunan gerakan perlawanan rakyat yang terkonsolidasi secara politik, menjadi lebih kuat dan solid. Jika tidak ada kesamaan garis politik, mustahil juga untuk bersatu dalam program perjuangan karena berbeda garis politik berarti juga berbeda jalan dan strategi-taktik yang digunakan.
Kedua: perlunya pendiskusian dan penentuan bentuk pokok perjuangan yang harus dijalankan oleh gerakan perlawanan Papua. Ada tiga pilihan bentuk pokok perjuangan, yaitu gerakan legal demokratik, gerakan diplomasi, dan gerakan perjuagan bersenjata (berjuta). Pilihan atas bentuk pokok perjuangan adalah suatu keyakinan bahwa perubahan hanya akan terjadi melalui pilihan paling pokok dari bentuk perjuangan. Bentuk pokok perjuangan akan menjadi fokus atau konsentrasi gerakan perlawanan Papua untuk membangun gerakan yang terkoordinasi secara organisasi dan politik. Artinya, setiap aktifitas gerakan yang dilancarkan, selalu mengedepankan pilihan jalan strategis dari bentuk pokok perjuangan yang telah ditentukan. Misalnya, pilihan bentuk pokok perjuangan dari gerakan perlawanan Papua ialah gerakan legal demokratik, maka keseluruhan daya dan upaya yang dijalankan harus memperkuat gerakan legal demokratik sebagai kekuatan pokok dalam perjuangan, sehingga kedua bentuk yang lain secara otomatis menjadi bentuk sekunder perjuangan. Atau sebaliknya, jika bentuk pokok perjuangan yang dipilih adalah gerakan berjuta atau gerakan diplomasi, maka keseluruhan daya dan upaya yang dijalankan harus memperkuat gerakan berjuta ataupun gerakan diplomasi.
Ketiga: perlunya melahirkan sebuah alat perjuangan yang lebih solid dan kokoh untuk mengakomodir semua unsur atau elemen gerakan perlawanan Papua. Alat perjuangan ini akan menjadi efektif jika unsur-unsur gerakan perlawanan yang ada didalamnya memiliki kesamaan dalam garis politik dan pilihan bentuk pokok perjuangan yang sama pula. Alat perjuangan ini akan mengkonsolidasikan semua unsur dalam massa rakyat Papua yang memiliki potensi perlawanan. Tentunya alat perjuangan ini hanya bisa dibangun atas dasar saling menerima perbedaan, menghindari sikap egoisme organisasi, dan saling klaim program atau agenda. Karena dilandasi tujuan perjuangan yang sama, yaitu mencapai pembebasan nasional rakyat dan bangsa Papua, kebutuhan akan alat perjuangan menjadi mendesak untuk diwujudkan. Sehingga setiap fase perjuangan yang dilancarkan terkonsolidasi secara politik dan organisasi.
Keempat: membentuk kesadaran politik massa rakyat Papua melalui pendidikan-pendidikan politik yang diselenggarakan di setiap sektor dan kelas massa rakyat: kelas tani, nelayan, kelas buruh, sektor masyarakat adat, sektor kaum miskin kota, sektor perempuan, dan sektor pemuda-mahasiswa. Terbentuknya kesadaran politik massa rakyat bertujuan untuk menggerakan semua sektor dan kelas massa rakyat terlibat dalam perjuangan pembebasan nasional sebagai kekuatan pokok. Karena perubahan adalah karya berjuta-juta massa rakyat, sehingga kerja membangkitkan kesadaran politik melalui pendidikan-pendidikan politik adalah mutlak.
Jika kita merefleksikan kembali sejarah perjuangan rakyat dan bangsa Papua, kita telah melalui dua kali Kongres Rakyat, yaitu Kongres Rakyat Papua I pada tahun 1961 dan Kongres Rakyat Papua II pada tahun 2000. Pada Kongres Rakyat Papua I, Dewan Nieuw Guinea berhasil membuat Manifesto Politik yang antara lain berisi: nama Negara, lagu kebangsaan, bendera Negara, lambang Negara, dan Semboyan Negara, dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan Papua Barat. Sedangkan Kongres Rakyat Papua II, berhasil membuat sebuah Manifesto Hak-Hak Dasar Rakyat Papua dalam empat bidang (ekonomi, sosial, budaya dan sipil-politik) yang kemudian ditegaskan kembali dalam Resolusi Kongres Rakyat Papua II bahwa, Presidium Dewan Papua (PDP) diberikan mandat untuk melaksanakan beberapa hal, seperti: “memperjuangkan pengakuan kemerdekaan Papua Barat, memperjuangkan pelaksanaan referendum, mengadakan usaha dana perjuangan”. Namun setelah kematian Ketua PDP, Alm. Dortheys Hiyo Eluay, mandat atas perjuangan yang diberikan oleh Rakyat kepada PDP melalui Kongres Rakyat Papua II, tidak diperjuangkan dengan konsisten.
Dari dua peristiwa bersejarah tersebut, gerakan perlawanan rakyat Papua seharusnya mendapatkan pembelajaran politik, sehingga gerakan perlawanan yang dilancarkan menjadi lebih solid serta memiliki program perjuangan yang lebih maju dan efektif.
Sehingga, jika saat ini Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB), hendak melaksanakan Kongres Rakyat Papua III dan Kongres Parlemen Nasional Papua Merdeka, maka sebaiknya tidak lupa untuk belajar dari pengalaman sejarah perjuangan rakyat Papua dan mempersiapkan tahapan perjuangan yang lebih matang.
Maksud Surat Terbuka ini adalah bahwa Aliansi Mahsiswa Papua (AMP), menghargai setiap usaha dan proses perjuangan yang bertujuan untuk mewujudkan pembebasan nasional rakyat dan bangsa Papua.
Sebagai kawan seperjuangan, kami tidak memberikan sikap “mendukung” atau “menolak”, program perjuangan yang sedang kawan-kawan jalankan, baik rencana Kongres Rakyat Papua III maupun Kongres Parlemen Nasional Papua Merdeka.
Kami akan mendukung jika proses perjuangan yang kawan-kawan lakukan bertujuan untuk menyatukan gerakan-gerakan perlawanan rakyat Papua demi mewujudkan Pembebasan Nasional Rakyat dan Bangsa Papua.
Sebaliknya, dengan tegas kami menolak setiap bentuk kompromi dengan rezim kolonial Indonesia serta setiap bentuk usaha yang bertentangan dengan cita-cita Pembebasan Nasional Rakyat dan Bangsa Papua.
Demikian Surat Terbuka dari kami Aliansi Mahasiswa Papua (AMP). Sekian dan terima kasih.
Salam Pembebasan, Bersama Kebenaran Sejarah Sang Bintang Kejora!
Sabtu, 01 Oktober 2011
Biro Politik Komite Pimpinan Pusat Aliansi Mahasiswa Papua (Birpol KPP AMP)
Laila Kenakhe alias Heni Lani
***
Tanggapan KNPB
Kawan-kawan AMP Yth,
Pertama-tama, kami sampaikan terima kasih atas perhatian kawan-kawan dalam menanggapi situasi gerakan yang terus berkembang di Papua Barat.
Kami sangat memahami alur berpikir kawan-kawan di AMP. Tetapi sangat sukar sekali bagi kami untuk menemukan aktivis dan pejuang yang mengerti arah gerakan perlawanan ini. Kami ingin Anda mengerti bahwa tidak ada pemahaman yang tuntas dalam aktivis gerakan di Papua Barat, sehingga membuat perdebatan tidak pernah menyentuh esensi pokok dari perjuangan pembebasan nasional Papua Barat. Itu hal pertama, paling utama dan mendesak bahwa “revolusi pemikiran” dalam kalangan pejuang Papua Merdeka mutlak terjadi.
Kalau hal pertama ini belum tuntas, maka bagaimana kita dapat membentuk alat politik dengan kepemimpinan politik yang memiliki garis politik, dan mengambil bentuk perjuangan dalam gerakan pembebasan nasional Papua Barat?
Kemunculan aktivis reaksioner yang belum tuntas dalam pemahaman pembangunan gerakan yang solid di Papua Barat saat ini ikut memperburuk dan memperbodok massa rakyat Papua Barat yang sangat statis dan belum memiliki kesadaran gerakan perlawanan. Karena pejuang dan aktivis Papua masih terdokma dalam khayalan bisu.
Untuk menjawab usulan kawan-kawan AMP, kita perlu menganalisis kekuatan basis. Sejak lama dalam gerakan AMP, kita torehkan ciri-ciri dan karakter perjuangan yang revolusioner dengan struktur basis yang revolusioner. Namun hal ini belum terjadi, manakala kita harus mematrialkan pikiran ideologis dalam ranah perjuangan sektoral. Tahapan ini tidak main-main, karena kita membutuhkan energi perjuangan yang mengerti hal ini baik.
Karena demikian, maka tidak ada jalan lain selain membangun struktur basis melalui badan legal yang representatif (dewan). Harus ada alat demokratis yang berfungsi sebagai “dapur” dalam menyatukan, membahas dan memutuskan hal-hal yang menyangkut jalur politik dan pola perjuangan ke depan.
Tidak ada pilihan dalam mengambil jalur perlawanan. Semua metode perjuangan sangat saling membutuhkan sepanjang semua tidak keluar dari metode dan stratak yang disepakati bersama. Alat representatif perjuangan menjadi penting untuk membahas dan menyimpulan agenda-agenda perjuangan yang mendesak, sehingga revitalisasi agenda perjuangan sangat penting.
Kami memandang bahwa tidak ada penerapan metode konsolodisasi selama ini, karena kelompok-kelompok perlawanan di Papua lebih banyak dan lebih suka membuat pertemuan-pertemuan tanpa pernah memulai tahapan strategis melalui metode penyatuan. Kalau kami menolak Kongres III, jelas karena tidak ada metode konsolidasi matang dalam proses melahirkan kepemimpinan nasional.
Melahirkan kepemimpinan nasional itu perlu motode demokratis agar kepemimpinan dapat dilahirkan dari rakyat, bukan melahirkan diri dalam forum-forum formal belaka.
Dalam membahas hal-hal ini, kawan-kawan pernah mulai dengan TRPR dan konon pertemuan tingkat pemuda ini tidak berlanjut, karena beberapa kawan-kawan lebih bernafsu dorong agenda Kongres III. Hal-hal itu sudah pernah kami bahas, namun entah apa kawan-kawan tidak menyelami arti penting dari kesadaran membangun gerakan dan konsolidasi matang dari wilayah dan sektoral seperti diusulkan kawan-kawan kita dari Gerakan Rakyat Demokrat Papua (Garda-P).
Kita berharap, ada kepemimpinan legal di wilayah yang muncul, sehingga mereka menjadi honai dan para-para dalam memutuskan hal-hal penting sebagaimana disebutkan kawan-kawan AMP.
Salam Pembebasan!
Bersama kebenaran sejarah Sang Bintang Kejora!
4 Oktober 2011
Jubir KNPB
Victor Yeimo
***
