Kata yang tepat untuk memulai tulisan saya ini adalah dengan slogan atau jargon “Papua bukan tanah kosong”. Jargon ini cocok dengan situasi Papua saat ini. Ini menjadi dasar untuk mengutarakan seluruh kegelisahan perihal kebijakan pemerintah Indonesia yang sewenang-wenang mengkaunter Papua dari Jakarta. Seakan Papua adalah tanah yang hampa, tidak memiliki isi (kosong) lalu Jakarta mengambil seluruh kebijakan tanpa mempertimbangkan hak-hak dasar orang asli Papua.
Rakyat Papua tidak pernah mengemis kepada Indonesia untuk meminta Otsus, PON Papua, DOB, dan sebagainya, rakyat Papua tidak pernah meminta Indonesia datang ke atas tanah Papua lalu membangun Tol, gedung, jalan, dan lain sebagainya, rakyat Papua tidak membutuhkan Jakarta dan alat tawar politiknya sekali lagi dalam bukti sejarah rakyat papua tidak pernah meminta semua itu. Rakyat Papua hanya membutuhkan kehidupan yang lebih layak yaitu kehidupan yang aman dan tentram jauh dari godaan jin, iblis, setan apapun, kehidupan yang bebas dari penjajahan dan bebas yaitu Papua Merdeka. Hanya itu.
Namun dalam dinamikanya, keinginan rakyat Papua untuk merdeka menjadi alat tawar Politik (dipolitisir) oleh sekumpulan elit penjabat Papua untuk lobi politik di Jakarta untuk kepentingan pribadi.
Pekan Olahraga Nasional (PON) 2021 menjadi ajang perlombaan, terutama investor asing untuk melihat daerah stategis untuk berinvestasi. Papua ditunjukan sebagai tuan rumah PON untuk memulai babak baru sesudah Omnibus Law dan Otsus disahkan masing-masing lalu. Yang pada kenyataan rakyat Papua sudah menolak dengan keras.
Pemerintah Indonesia melalui Tim Pansus Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II telah mengesahkan draf Otsus menjadi UU pada tangga 15 Juli 2021 di Senayan Jakarta. Walaupun 110 organisasi sipil yang tergabung dalam Petisi Rakyat Papua (PRP) telah menolak keberlangsungan Otsus dengan mempertimbangkan rentetan kasus hingga menyelesaian status politik Papua melalui jalan damai yaitu Referendum. Artinya, Jakarta akan terus paksakan apapun yang dia mau selama kepetingan eksploitasi kekayaan alam Papua itu terus tumbuh subur. Kolonial Indonesia tidak akan memperdulikan manusia Papua tetapi hanya sumberdaya alamnya saja yang ia butuh.
Dengan berlanjutnya Otsus membuka seluruh mata batin investor nasional maupun internasional untuk berinvestasi di tanah Papua. PON 2021 di Papua adalah jalan terbaik untuk survey tempat strategis lalu baku bagi tempat, uang. Penguasa akan mulai mengatur planing antara elit lokal, nasional, dan investor untuk masukan perusahan skalah Nasional maupun Internasional selurunya akan dilindungi dengan payung hukum Omnibus Low. Dalam UU Otsus mengantur tentang Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua yang memberikan kemudahan bagi kapitalis untuk merampok sementara para kapitalis dilindungi oleh UU Cipta Kerja yang mengatur tentang tanah adat. Semua ini akan mejadi babak baru di Indonesia.
Selain menguntungkan elit penguasa, PON juga akan membawa bisnis baru bagi pengusaha non papua yang berada di atas tanah Papua. OAP yang dominan berjualan hanya pinang, sayur-suyuran di pasar akan dibatasi dengan alasan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sementara hotel, wisma, toko, transportasi (darat, laut, dan udara), tempat-tempat wisata akan dibuka demi menyukseskan PON. Ditambah lagi dengan penambahan militer dari luar Papua untuk mengamankan PON akan menjadi peluang lagi untuk militer lakukan pelanggaran HAM.
PON Papua hari ini mendapat banyak penolakan dari masyarakat di Papua. Misal ribuan mahasiswa Universitas Denderawasih (Uncen) yang mengungsi karena diusir oleh Rektor dan militer dengan alasan untuk sukseskan PON. Sementara mahasiswa masih bertahan di kam-kam akibat asrama mahasiswa Rusunawa digusur dengan alasan mau direnovasi untuk tempat tinggal para atlet di seluruh Indonesia. Sementara di waktu yang sama di Intan Jaya ribuan warga mengungsi akibat konflik bersenjata antar TPN-PB vs TNI/Polri, namun sampe saat ini pemerintah dan semua pihak tidak memperhatikan hal ini. Akibatnya ratusan orang meninggal akibat sakit di empat pengusing ratusan anak putus sekolah. Dan masih banyak lagi kasus-kasus lain.
Suksesnya PON di atas tanah Papua juga menjadi alat legitimasi kampanye internasional bahwa Papua baik-baik saja bersama Indonesia. Indonesia menjadi Negara demokrasi yang paling banyak disorori terutama oleh Negara-negara di Pacifik perihal HAM dan Demokrasi.
Dengan rencana akan disuksesnya PON Papua akan menjadi wajah baru dibalik semua rentetan pelanggaran HAM oleh militer Indonesia dan praktek-praktek kolonialistik dan kapitalis. PON adalah upaya negara melegitimasi pembanguan dan mengabaikan aspirasi rakyat Papua untuk merdeka.
Wajah Pemerintah Indonesia yang tidak kompromis terhadap kehendak rakyat Papua adalah bukti nyata penjajajhan di atas tanah Papua. Kitorang akan selalu jadi penonton selama Indonesia masih menjajah tanah dan manusia Papua.
Siangkatnya begini, “Masa dong datang bikin acara di kitong pu tanah baru, dong tra izn kitong ka … apakah …? Masa trada sama skali tu?” Terakhir, tanah adalah milik orang Papua. Papua bukan tanah kosong. Ajang-ajang atau ivent negara seperti PON adalah upaya negara dan kapitalis berupaya hancurkan kitorang manusia Papua. Tetap di garis untuk melawan!
Makasar, 26 Agustus 2021
