Analisa Harian Melawan Misi Pemberadaban Dalam Pendidikan Formal di Papua (Bagian...

Melawan Misi Pemberadaban Dalam Pendidikan Formal di Papua (Bagian II)

-

Bagian pertama tulisan ini dengan judul Misi Pemberadaban Pendidikan Formal di Papua (Bagian I) tentu mengundang perdebatan bagi para pembaca. Ada yang sepakat, ada juga yang tidak. Tapi itulah faktanya. Kita boleh mengelak dengan berbagai dalih, namun realitas di lapangan seperti itu. Alih-alih denial. Tapi mari jujur dan berusaha mengubah paradigma semacam itu. Mungkin kita anggap tindakan seperti di tulisan pertama sebagai niat baik. Tapi niat baik kita kalau tak awas akan dieksploitasi oleh kekuasaan untuk kepentingannya.

Nah, pada tulisan pertama kawan-kawan tentu menemukan dua kata: wacana dan teknologi. Dua kata tersebut menjadi penting untuk menjawab pertanyaan, bagaimana wacana misi pemberadaban bisa bertahan dan berkembang biak? Di mana wacana itu diproduksi?

Foucault bersabda, wacana sangat bergantung pada teknologi. Tanpa teknologi wacana tak berdaya. Pendeknya, kekuasaan bagi Foucault hanya bisa beroperasi kalau disokong oleh teknologi (Lemke, 2011: 36-40). Teknologi adalah kunci. Teknologi jangan dimaknai seperti seperangkat alat yang terdiri dari baut, mur, rantai, dan tuas. Bukan. Teknologi yang dimaksudkan Foucault adalah guru, dosen, dokter, pemuka agama, dan berbagai profesi dalam sebuah lembaga strategis. Bahkan lebih jauh lagi teknologi adalah diri kita sendiri. Saya gunakan teknologi dan wacana kolonial secara bersama untuk menjelaskan cara kerja misi pemberadaban. Saya pikir pembahasan teknologi berakhir di paragraf ini. Saya akan coba menuliskan relasi antara teknologi dan kekuasaan di lain kesempatan.

Kembali ke Nandy. Seperti janji saya, tulisan ini menggunakan konsep The Uncolonized Mind: a Post-Colonial View of India and the West milik Ashis Nandy. Penggunaan konsep dimaksudkan untuk menjelaskan cara melawan wacana kolonial semacam itu. Dalam konsep itu, Nandy menggunakan dua orang sebagai contoh perlawanan. Ada Joseph Rudyard Kipling, seorang Inggris kelahiran India dan Sri Aurobindo yang adalah seorang India. Tulisan kali ini, saya gunakan pengalaman Sri Aurobindo melawan dominasi kolonial Inggris.

The Uncolonized Mind menjelaskan bentuk penjajahan yang dihadapi tidak sebatas pada penjajahan secara fisik. Penjajahan yang kita hadapi adalah penjajahan pikiran. Penjajahan mental. Jenis penjajahan yang mengatur cara kita berpikir, bertutur, dan hidup. Penjajahan jenis ini hadir dalam bentuk-bentuk yang kelihatannya baik. Terkesan mulia dan suci. Terkesan menjadi manusia modern. Untuk itu, membebaskan pikiran yang terjajah adalah prasyarat awal melawan dominasi penjajah. Tentu upaya membebaskan pikiran dan mental terjajah bukanlah perkara mudah. Bentuk penjajahan seperti itu menawarkan beragam hal yang sangat menggiurkan. Karena sifat menjajahnya yang halus terkadang kita dibuat terkecoh. Untuk itu, telah saya jelaskan pada tulisan pertama, kita semua korban. Guru, kepala sekolah, orang tua, siswa, dan masyarakat merupakan korban dari kekuasaan yang bekerja menggunakan wacana kolonial. Tulisan ini menjadi pengingat bagi kita semua. Tulisan ini merupakan ajakan untuk sadar dan melawan. Kita semua korban.

Sebagai disclaimer, perlawanan terhadap misi pemberadaban sudah dilakukan oleh beberapa kelompok di Papua. Untuk itu tulisan ini bermaksud menambah khazanah ide-ide perlawanan yang telah dan akan ada terus hadir di Papua. Berbicara perihal perlawanan, sebenarnya siapa yang ingin kita lawan? Siapa musuh kita sesungguhnya?

Tulisan ini terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama menjelaskan hadirnya perlawanan terhadap wacana pemberadaban. Bagian kedua saya mengajak pembaca mellihat siapa musuh kita. Saya ingin mengajak pembaca memahami, bahwasanya logika oposisi biner tidak bisa diterapkan dalam melihat bentuk penjajahan yang sifatnya struktural. Ketiga, saya memberikan alasan kenapa kita harus melawan.

Melawan Wacana Pemberadaban

Wacana pemberadaban di sekolah mendapat perlawanan yang beragam. Ada anak-anak Papua tak masuk sekolah, melawan guru, dan memprotes secara terang-terangan. Fenomena semacam itu saya masukan dalam satu kategori: perlawanan. Memang tidak semua anak-anak melawan namun perlawanan itu ada. Perlawanan hadir karena adanya penolakan atas apa yang diberikan oleh sekolah. Bagi mereka yang memiliki kesadaran sejarah mereka paham sekolah adalah paru-paru yang memperpanjang nafas penjajahan di Papua. Keresahan semacam itu sering kali diekspresikan dalam beragam bentuk. Ada yang menulis, menggambar, menari atau mengemasnya dalam lirik-lirik musik.

Sebagai contoh sekolah tempat saya bekerja, saya sering melihat anak-anak Papua berdiskusi terkait sejarah politik Papua. Mereka sering berdiskusi di ruang kelas atau ruang-ruang lain di lingkungan sekolah. Saat ditanya apa yang didiskusikan mereka berkata, “Kami mendiskusikan sejarah Papua”. Salah satunya sejarah politik Papua. Saya tidak kaget. Bagi saya sekolah seharusnya menjadi ruang yang mengakomodir beragam pemikiran. Sekolah adalah tempat persemaian kesadaran. Sekolah adalah tempat membahas segala hal yang disebut tabu. Sekolah adalah masyarakat dan segala masalahnya.

Anak-anak yang sama di sela-sela waktu istirahat datang menemui saya untuk berbagi kegelisahan mereka. Kegelisahan seputar ketidaksepakatan mereka perihal metode pengajaran dan konten materi yang diajarkan. Bagi mereka, secara konten, apa yang diajarkan justru menjauhkan mereka dari budaya dan sejarah mereka. Sedangkan untuk metode, cenderung monoton dan membosankan.

Pembaca tentu tahu, anak-anak seperti itu, selalu mendapat cap negatif dari sekolah. Kalau berangkat dari konsep homologi berdasarkan umur yang dijelaskan Ashis Nandy, kolonialisme memandang masyarakat di wilayah jajahan sebagai anak-anak yang harus dibimbing. Melalui konsep tersebut, dibuat pula dikotomi ‘anak penurut’ dan ‘anak bandel’. Untuk anak-anak yang masuk dalam kategori ‘anak bandel’ akan diberikan hukuman sebagai bentuk pendisiplinan. Persis hal semacam itu diterapkan kepada anak-anak yang kritis di sekolah tempat saya mengajar. Saya pikir di sekolah lain pun demikian. Berbagai ganjaran diberikan. Mulai dari pengurangan nilai, dilarang mengikuti kelas, hingga surat panggilan kepada orang tua. Ada pula satu kasus saya temui, ada siswa yang ditangkap oleh pihak kepolisian karena menaikkan tulisan di media sosial mengkritik Pemerintah Indonesia. Alih-alih membelah anak tersebut tapi pihak sekolah justru menyalakan anak itu.

Sikap resistensi serupa dengan cara yang berbeda dapat dilihat saat perayaan kelulusan pelajar di kota lain. Misalnya beberapa minggu lalu jagat maya dihebohkan oleh konvoi kelulusan puluhan pelajar SMA Negeri 2 Dogiyai yang diwarnai corat-coret baju seragam bermotif Bintang Kejora yang pada akhirnya pihak kepolisian meminta guru yang ditanduh melakukan video klarifikasi terkait konvoi tersebut. Hal yang sama juga terjadi di Nabire. Anak-anak coret-coret baju seragam dengan Bintang Kejora dan lakukan konvoi dengan jalan kaki layak massa sedang demonstrasi tapi dibubarkan oleh pihak kepolisian.

Dua contoh di atas merupakan wujud apropriasi budaya dengan keperluan resistensi. Pada esai kedua dalam buku Ashis Nandy yang berjudul The Uncolonizea Mind: A Post-Colonial View of India and the West (Nandy,1983:64-114) dijelaskan tak ada budaya yang asli dan orang India menggunakan pengetahuan yang diberikan oleh Inggris untuk kembali melawan Inggris. Hal yang sama juga dilakukan di Papua. Dalam konteks pendidikan lebih luas, hadirnya gerakan literasi sebagai bentuk protes terhadap sistem pendidikan di sekolah yang telah berjalan selama ini.

“But even the exposed Indians, with nearly four hundred years of exposure to the West, have not been fully deprived of their self-confidence vis-a-vis the West; even they carry the intimations of an inner conviction that they would not be swept off their feet and that they could use the Occident for their own purposes. Even the crafty babus, as Kipling recognized in utter disgust, know how to use the white man: they too have a theory of the West.”

Walaupun sekolah mempraktekan misi pemberadaban, kita harus jujur, hanya dengan (pernah) bersekolah kita tahu sistem sekolah yang berjalan selama ini buruk. Tak peduli kita menuntaskan sekolah formal atau tidak, penilaian buruk tidaknya sekolah lahir dari sebuah pengalaman. Karena sekolah menjadi sesuatu yang buruk, sudah saatnya kita kembali pada semangat skhole! Nah dalam bahaya wacana pemberadaban di sekolah dan perjumpaan dengan berbagai kolektif di bumi manusia ini, kita mampu menemukan cara untuk melawan. Misalnya, kelompok literasi (menghidupkan semangat skhole) yang hadir di Papua, kalau tidak salah, banyak belajar dari konsep pendidikan kerakyatan yang diperkenalkan oleh Tan Malaka, Karl Marx, Ivan Ilic, Ki Hadjar Dewantara, dan Paulo Freire.

Kita boleh membenci praktik penjajahan tapi tak bisa secara sporadis menolak semua budaya mereka. Seperti kata Nandy, ketika suatu kelompok berusaha menghancurkan semua budaya kolonial dan berusaha kembali ke budaya ‘asli’ kelompok itu sedang menghancurkan dirinya sendiri. Sebab budaya adalah racikan kreatif kelompok tertentu dari perjumpaan dengan budaya lain. Budaya-budaya penjajah dapat digunakan untuk melawan mereka. Hal semacam itu dapat dibaca dalam sejarah Indonesia. Pemuda kala itu dididik oleh Belanda tapi balik melawan Belanda menggunakan ilmu yang mereka dapat. Bahkan organisasi sebagai bentuk perlawanan adalah warisan budaya kolonial.

Kelompok-kelompok literasi (walaupun tidak semua) yang sedang berkembang di Papua adalah bentuk resistensi terhadap misi pemberadaban di sekolah. Kelompok-kelompok itu bergerak atas kesadaran ekonomi, budaya, dan sejarah Papua. Untuk itu, materi-materi yang dipelajari selalu dikaitkan dengan kondisi ekonomi, sejarah, dan budaya masyarakat Papua.

Siapa Musuh Kita?

Musuh kita adalah diri kita sendiri. Menurut Ashis Nandy, sebelum melawan penjajah kita harus melawan diri kita. Pernyataan tersebut secara implisit termuat dalam kisah Sri Aurobindo. Sri Aurobindo lahir dalam keluarga India yang sangat mengagumi Inggris. Berbagai kebudayaan Inggris berusaha diterapkan (diinternalisasi) dalam kehidupan kanak-kanak Sri Aurobindo. Tak puas menggunakan budaya Inggris di India, keluarganya mengirimkan Aurobindo ke Inggris. Harapannya budaya Inggris dapat merasuki Aurobindo sampai sumsum tulang belakang (Nandy, 1983:87-89). Nahasnya semua upaya itu tak berhasil. Aurobindo kembali ke India dan menggunakan budaya India yang diramu dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh di Inggris selama belasan tahun untuk melawan Inggris. (Nandy, 1983: 90)

Kita harus membebaskan diri kita. Sebab membebaskan diri merupakan tindakan paling radikal dari bagian penting melawan penjajah. Hal itu penting. Kita tahu bersama ada dari kita sudah berhasil membebaskan diri namun seperti kata Injil, roh memang kuat tapi daging itu lemah karena banyak godaan akhirnya masuk kembali dalam lingkaran yang sama dan memperpanjang penjajahan di tanah Papua. Bahasa ‘pasaran’ yang selalu digunakan oleh mereka yang masuk di lingkaran kekuasaan: ‘Kita mengubah dari dalam’. Alih-alih mengubah tapi dia yang diubah oleh kekuasaan.

Sedangkan dalam gerakan literasi, para penggeraknya harus memaksa diri untuk bisa membaca, menulis, dan berdiskusi. Minimal itu dulu. Dengan memiliki kemampuan tersebut minimal kita dapat menuliskan dan menyebarkan ide-ide pendidikan ke masyarakat luas. Membaca, menulis, dan berdiskusi sangat dibutuhkan untuk mengelola pengetahuan yang tersebar di Papua. Pengetahuan yang tumbuh dan tercecer harus dikumpulkan. Harus dituliskan, diarsipkan, dan disebarkan. Membaca, menulis, dan berdiskusi menjadi penting bagi kita untuk memperkenalkan pengetahuan yang ada di sekitar kita. Membaca, menulis, dan berdiskusi berfungsi sebagai saringan di tengah-tengah ingar bingar gerakan literasi di Papua.

Tanpa berusaha menafikan, melakukan penggalangan buku sebagai tahap awal adalah baik dan perlu. Tapi jangan kita menjadi konsumen buku-buku donasi. Takutnya kita terbenam dalam euforia gerakan literasi dan keasikan penggalangan buku dari luar Papua sampai lupa mengolah pengetahuan di daerah masing-masing. Yang lebih bahayanya lagi, gerakan literasi dan penggalangan buku menjadi fetisisme tersendiri dalam gerakan. Seakan-akan ketika berbicara literasi, pikiran kita tertuju pada satu hal: penggalangan buku. Fenomena tersebut menjadi pekerjaan lapangan yang harus kita selesaikan bersama-sama.

Walaupun terkesan memisahkan perjuangan, sebenarnya saya ingin menjelaskan, melawan penjajahan struktural tidak bisa menggunakan logika oposisi biner. Penjajah yang dijajah. Tidak sesederhana itu. Itu hemat saya, kita boleh berbeda. Ketika memutuskan berdiri melawan penjajah, kita harus siap melawan diri kita. Membebaskan bangsa adalah membebaskan diri. Prinsip itulah yang harus dipegang selama geliat melawan musuh. Musuh kita adalah kekuasaan yang memberikan izin kepada perusahaan untuk membabat habis hutan-hutan di Papua. Musuh kita adalah kekuasaan yang menyebabkan banjir pada rumah-rumah masyarakat, kebun-kebun, dan Jalan Trans Papua Selatan. Musuh kita adalah kekuasaan yang membuat anak-anak Papua mengalami busung lapar di tanah yang kaya. Musuh kita adalah kekuasaan yang mengadu domba masyarakat di Papua. Musuh kita adalah kekuasaan yang menggunakan sekolah untuk menjauh masyarakat dari budaya dan sejarahnya. Musuh kita adalah penguasa dengan relasi kuasa yang membuat kita percaya di Papua tak ada pengetahuan. Musuh kita adalah kekuasaan yang menggusur hutan sagu dan mencemari laut dan kali dengan limbah pabrik. Musuh kita adalah kekuasaan. Kekuasaan adalah kapitalisme. Musuh rakyat ini hanya bisa diketahui oleh rakyat dengan cara pendidikan kerakyatan. Persis seperti dikatakan Tan Malaka, “Kemerdekaan rakyat hanyalah bisa diperoleh dengan didikan kerakyatan.” Pendidikan kerakyatan itulah tugas gerakan literasi dan semua gerakan di Papua.

Kenapa Kita Harus Melawan?

Kenapa kita harus melawan? Pertanyaan penting itu harus segera dijawab. Dalam konteks pendidikan di sekolah, melawan model pendidikan sekarang sangatlah penting. Sekolah telah menjadi pabrik pencipta robot-robot. Robot-robot ini setelah menempuh uji kelayakan selama beberapa atau belasan tahun akan memperoleh label kesiapan. Label itu menandakan, robot tersebut sudah siap digunakan oleh kekuasaan. Robot-robot itu telah diprogram oleh pabrik atau diinterpelasi menjadi subjek kalau menggunakan istilah Althusser. (Althusser 1971: 173-177)

Apakah paragraf pertama abstrak? Baik, saya perjelas. Sekolah mematikan rasa kepedulian kita terhadap sesama manusia, lingkungan, dan menghilangkan kemampuan berpikir kritis. Sabar, pasti pembaca bertanya, bagaimana dengan gerakan menanam pohon, memungut sampah, membuang sampah pada tempatnya dan berbagai gerakan lain yang terkesan ‘peduli’ terhadap lingkungan? Terus, bukankah sekolah juga mengajarkan sikap saling menghormati dan tolong-tolong menolong antar manusia? Betul, sekolah mengajarkan hal itu. Tapi izinkan saya bertanya, jika benar sekolah mengajarkan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan, kenapa banyak orang tak bergeming saat terjadi kerusakan lingkungan secara besar-besaran di Papua? Kenapa banyak orang tak geram terhadap kematian yang diakibatkan perang yang berkepanjangan di Papua? Kenapa orang-orang yang masih menganggap sekolah mengajarkan tentang kemanusiaan, tidak se-iya se-kata mendesak dialog antara pihak yang berkonflik di Papua? Atau kalau pertanyaanya terlalu ‘tinggi’, saya ingin tanya, kenapa masyarakat di Selatan Papua tak mendesak negara menghentikan pembabatan hutan yang menyebabkan banjir beberapa minggu belakangan ini? Kenapa justru menyalahkan curah hujan yang tinggi? Atau kenapa mahasiswa di Selatan Papua tak menuntut dan mendesak pemerintah untuk menghentikan kerusakan hutan di Selatan Papua sebagai prima causa terjadinya banjir?

Nah, coba renungkan, kalau benar tujuan sekolah memanusiakan manusia, kenapa lingkungan semakin rusak ketika jumlah orang yang bersekolah semakin banyak? Kenapa rasa kemanusiaan kita semakin terkikis di saat semakin banyak orang menyandang gelar S-1? Bagaimana dengan tulisan critical thinking sebagai modal atau skill yang dibutuhkan dalam abad ke-21 yang ditempelkan di website atau dinding sekolah? Itu promosi. Itu slogan kosong. Sekolah kiwari ini, kalau menggunakan bahasa Althusser berfungsi mereproduksi tenaga produksi (Althusser, 1971: 127-186), Maksudnya sekolah menjadi manusia sebagai buruh pabrik.

Sekolah awalnya waktu luang untuk belajar. Sekarang kita bersekolah sampai kehilangan waktu luang. Masuk jam tujuh pagi, pulang jam tiga sore. Bahkan lebih. Untuk mahasiswa lebih hebat lagi, masuk jam delapan pulang jam lima sore. Rajin sekali bukan? Anehnya, kita mengeluh tapi tetap menjalankannya dengan satu keyakinan: sekolah agar menjadi manusia ijazah. Itu fetisisme yang diciptakan kekuasaan. Seakan-akan kalau seseorang tak bersekolah dia tidak akan menjadi manusia. Fetisisme itulah yang membuat masyarakat berlomba-lomba memasukan anaknya ke sekolah bercap ‘unggul’. Sekolah menjadi nilai simbolik yang dapat dipamerkan oleh masyarakat.

Kekuasaan berhasil menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap sekolah. Pada titik ini sekolah menjadi bisnis. Sekolah menjadi komoditas. Sesuatu yang harus dibayar untuk menjadi ‘manusia’. Kualitas sekolah ditentukan oleh harga sekolah. Atau kita sering mendengar kredo “Jika kamu menginginkan barang dengan kualitas bagus, kamu harus membayar lebih banyak.” Atau ‘barang yang bagus sudah tentu mahal’. Lihat, lembaga pendidikan di Papua dan Indonesia menunjukkan kesenjangan kelas sebagai sebuah prestasi. Menariknya, mahalnya pendidikan dianggap sebuah kenormalan oleh sebagian besar masyarakat. Siapa yang membentuk pandang masyarakat seperti itu? Kekuasaan. Itulah kehebatan kekuasaan.

Dalam konteks Papua, melawan misi pemberadaban dalam dunia pendidikan adalah perlu. Sekolah di Papua telah mengalienasikan manusia Papua dari budaya dan sejarah mereka. Mematikan sikap kritis manusia Papua. Menjauhkan manusia Papua dari realitas penindasan. Menyeragamkan imajinasi anak-anak. Menetapkan standar kesuksesan seseorang. Tugas kita melalui komunitas yang telah terbentuk di seluruh tanah Papua, memikirkan dan menjawab semua masalah itu.

Perjuangan melawan dan membebaskan pikiran (kita) terjajah menjadi tugas sepanjang hayat. Sebab kekuasaan selalu bersiasat menanamkan pengaruhnya pada setiap orang. Sadar akan dominasi tersebut adalah penting. Persis seperti peringatan Karl Marx kepada Wilhelm Weitling, “Ketidaktahuan tidak pernah menolong siapapun!” Tahu dan berubah membebaskan pikiran terjajah seperti pesan Ashis Nandy dalam The Uncolonized Mind sama pentingnya dengan pesan Bob Marley dalam lirik lagu The Redemption Song “Emancipate yourselves from mental slavery None but ourselves can free our minds.”

***

Daftar Pustaka

Nandy, Ashin. 1983. The Intimate Enemy: Loss and Recovery of Self under Colonialism. Dehli Oxford University, Press Bombay Caltutta Madras.

Althusser, Louis. 1971. Lenin and Philosophy and other Essays. Monthly Review Press New York and London.

Lemke, Thomas. 2011. Biopolitics An Advanced Introduction. New York University Press.

Foucault, Michel. 1978. The History of Sexuality, Volume 1: An Introduction. Pantheon Books, New York.

Benediktus Fatubun
Penulis adalah pegiat literasi di Papua dan saat ini sedang menempuh pendidikan Magister di Kajian Budaya, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Kirim Donasi

Terbaru

Pembebasan Nasional Papua, Solidaritas Adalah Kuncinya!

Sejarah perkembangan ideologi rakyat Papua Barat tidak bisa dilepaskan...

Lawan Subjektivisme: Kritik Terhadap Kawan SW Pimpinan GempaR-Papua

Tulisan ini merupakan klarifikasi terbuka saya atas sikap penuduhan terhadap saya yang dilakukan oleh pimpinan organisasi Gerakan Mahasiswa, Pemuda,...

Menghidupi Ekoteologi Bergereja di Papua

Seorang teolog bernama Jurgen Moltmann mengutip sebuah lelucon lama tentang masa depan bumi dalam bukunya Hope in These Troubled...

Melawan Misi Pemberadaban Dalam Pendidikan Formal di Papua (Bagian II)

Bagian pertama tulisan ini dengan judul Misi Pemberadaban Pendidikan Formal di Papua (Bagian I) tentu mengundang perdebatan bagi para...

Media Massa, Rasisme Struktural, dan Legitimasi Kekerasan di Papua

Pada tahun 1915 sampai dengan 1918, pada saat Perang Dunia I (PD I) berlangsung, pemerintah Turki secara sistematis membantai...

Rubrikasi

Konten TerkaitRELATED
Rekomendasi Bacaan