Press Release: Gereja tidak dapat dibeli! Kritik kerja sama Uskup Agung Merauke dan PT. Tunas Sawaerma (Korindo Group)

Pernyataan Sikap Gerakan Mahasiswa Pemuda & Rakyat Papua (GempaR-Papua)

Laju investasi di Tanah Papua secara khusus wilayah Papua Selatan (Merauke, Boven Digoel, Mappi dan Asmat) tidak benar-benar memajukan taraf hidup masyarakat asli disana. Puluhan hingga ratusan perusahaan yang hadir justru menjadi aktor termarjinalnya rakyat asli Papua dari peran mereka secara sosial, budaya, bahkan politik. Diskriminasi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) melekat dalam keseharian masyarakat Papua selatan tanpa ada penyelesaian dan perlindungan berarti.

Masuknya PT. Korindo Group awal 1990 yang bergerak pada pengelahan kayu, seterusnya membuka sayap perusahaan perkebunan pada 1998 yaitu PT. Tunas Sawaerma dengan kini menguasai hampir lebih 20.000 hektare, hingga program nasional Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) 2010, 2,6 juta hektare. Bahkan investasi pada bidang perkebunan ini telah merambah dengan sangat cepat, puluhan bahkan ratusan perusahaan saat ini. Kita saksikan mulai kampung-kampung, sepanjang jalan trans Merauke Boven Digoel, pesisir Sungai Digoel mulai dari Kab. Boven Digoel hingga Kab. Mappi.

Ini adalah ancaman serius terhadap eksistensi masyarakat asli Papua di wilayah  selatan. Dampak kehilangan atas hutan adalah; kehilangan tempat mencari makan, kehilangan sumber ekonomi, kehilangan sumber kebudayaan, perubahan pola hidup menjadi buruh dengan harga murah. Ini adalah bentuk pemiskinan secara sistematis yang terjadi selama puluhan tahun. Bahkan, para buruh (pekerja) yang mengalami ketidakadilan kerja diwilayah perusahaan raksasa Korindo tersebut telah sering menghiasi media lokal hingga nasional. Beberapa bulan terakhir dilingkungan PT. Korindo dan PT. Tunas Sawaerma terjadi penyiksaan hingga pembunuhan warga asli disana. Tidak ada aturan dan penegakan hukum untuk perlindungan untuk persoalan serius dan berdampak panjang tersebut.

Ditengah-tengah penindasan sistemik ini kita menyaksikan  pemimpin gereja terbesar di Papua selatan yaitu Uskup Agung Merauke Mgr. Petrus Canisius Mandagi bersama jajaran menerima dana bantuan sebesar 2,4 miliar dan tunjungan perbulan 20 juta rupiah, hanya untuk pembangunan fisik atau infrasruktur gereja (seminari), adalah bentuk ketidakberpihakan terhadap rakyat dan persoalan serta penderitaan yang mereka gumuli selama ini. Peran gereja yang semestinya berpihak dan melindungi, tidak semesti menjadi netral bahkan menjadi berpihak kepada kekuasaan. atau yang dipertontonkan bahwa secara tidak langsung “dibeli” oleh perusahaan.

Gereja adalah sumber inspirasi spritual masyarakat adat yang selama ini terus memperjuangan hak atas tanah adat , atas berbagai manipulasi perampasan lahan, sehingga dengan pernjanjian yang dipertontonkan tersebut dapat melukai dan mencederai semangat rakyat, bukan hanya masyarakat adat (asli) tetapi juga buruh (pekerja) yang terus-menerus berjuangan atas hak hidup yang layak dan upah dilingkungan perusahaan-perusahaan tersebut.

Maka dengan  demikian kami menyatakan

1. Menolak upaya PT. Tunas Sawaerma untuk mereduksi peran gerejawi dari Keuskupan Agung Merauke sebagai gereja dengan umat khatolik terbesar di Papua Selatan (Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat).
2. Menolak sikap Keuskupan Agung Merauke atas penerimaan uang bantuan dari PT. Tunas Sawaerma karena menjadi simbol kelemahan gereja secara materi dan tidak adanya keberpihakan terhadap rakyat asli Papua dan buruh di areal investasi Perusahaan tersebut selama 20 tahun terakhir.
3. Meminta Keuskupan Agung Merauke untuk mengkaji Kembali perjanjian Kerjasama demi dan menarik kembali kesepakatn serta mengembalikan uang dalam jumlah tersebut.

Demikian pernyatan ini kami kirim dan semoga menjadi masukan kritis terhadap kebijakan pembangunan dan sikap pemimpin gereja di Papua bagian selatan.

Gerakan Mahasiswa Pemuda & Rakyat Papua

(GempaR-Papua)

Yason Ngelia

Sekretaris Jenderal