Dampak Perkawinan Kapitalis dan Patriarki
Patriarki adalah sebuah konstruksi sosial dan ideologis yang menempatkan laki-laki diatas perempuan dan memberikan pembenaran bahwa laki-laki berhak menguasai perempuan. Patriarki membuat laki-laki lebih mendominasi dan menjamin laki-laki untuk mengontrol perempuan dalam hal produksi, reproduksi dan seksualitas. Engels mengatakan bahwa patriarki telah ada sebelum kapitalis, Patriarki ada sesudah berakhirnya masyarakat komune primitif dan kemunculan masyarakat berkelas. Diawal kemunculan sistem kapitalis, keberadaannya kemudiaan mengikat patriaki dan mempertahankan hubungan itu hingga hari ini. Kapitalis membutukan patriaki untuk kepentingan kapital-kapital. Kedunya telah berhasil bersetubuh dan melahirkan banyak penindasan bagi kaum perempuan dan mengakibatkan perempuan semakin tereksploitasi dan terintimidasi.
Di Indonesia sendiri perkawinan keduanya lahir dari sosok kediktatoran Soeharto yang lewat rezim orde baru telah mengantarkan masa keemasan perjuangan perempuan yang dipelopori oleh GERWANI (Gerakan Wanita Indonesia) menuju masa kegelapan. Dimana perempuan dibuat menjadi sosok yang penurut bahkan organisasi perempuan hanya sebatas pekerjaan suaminya, inilah yang dikenal sebagai Dharma Wanita. Soeharto yang anti komunis itu merasa terancam dengan kehadiran GERWANI yang dianggap akan melawan dan menghancurkan pemerintahan. Soeharto mewajibkan istri pegawai negeri aktif beorganisasi, jika melanggar maka jabatan suami akan diturunkan, strukstur organisasi dalam Dharma Wanita pun mengikuti jabatan suami.
Dilain hal organisasi pemberdayaan perempuan yang datang dari Pemerintah dan berupaya meningkatkan ekonomi perempuan tidak mampu menekan angka kemiskinan yang terus meningkat. Data di tahun 2012 mengatakan bahwa 7,5 Juta Perempuan Indonesia menjadi tulang punggung keluarga karena kemiskinan. Dan lebih dari 2,5 Juta Perempuan menjadi TKW, meninggalkan keluarga mereka padahal ancaman kekerasan bahkan pembunuhan telah berada didepan mata mereka. Organisasi perempuan seperti Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) nyatanya tidak mampu mendidik perempuan untuk menuntut hak-hak mereka, organisasi ini masih terikat kuat dengan ideologi Ibuisme.negara bekas peninggalan orde baru, yang menjadikan perempuan sebagai pekerja domestik tanpa bayaran, yang keberadaannya sendiri semakin mendukung kapitalisme negara.
Upaya Soeharto memberikan dampak yang sangat besar khususnya di Papua. Selain itu Patriarki sendiri merupakan budaya yang tidak dapat terlepas dari kehidupan masyarakat di Papua. Dampaknya dapat dilihat dengan kurangnya jumlah perempuan yang menjadi pemimpin baik dalam birokrasi maupun dalam organisasi. Bayang-bayang kepimpinan hanya milik laki-laki dan pemahaman bahwa kepemimpinan perempuan hanya berlaku diorganisasi perempuan saja, ini sesungguhnya telah melekat erat dan memberikan pengaruh pada minat perempuan untuk menjadi pemimpin, bahkan pada kurangnya kesempatan yang diberikan bagi perempuan telah berhasil membuat kaum perempuan terjun bebas kedalam pasar kerja dan menjadi bawahan dalam lembaga ataupun institusi negara.
Perempuan Papua dan HAM
Perempuan Papua menghadapi banyak tantangan dalam kehidupan, mereka menjadi korban pelanggaran HAM berlapis-lapis. Ini terjadi dikarenakan sejarah politik Papua baik secara langsung karena korban militersime atau karena aktivitas politik suami mereka. Banyak perempuan Papua yang mengalami berbagai bentuk pelanggaran dalam kehidupan mereka ini terjadi karena budaya patriaki yang menjadikan perempuan akhirnya tidak memiliki hak, membuat perempuan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, tetapi juga karena keberadaan kapitalisme yang terus mengeksplotasi, mendiskriminasi menjadikan perempuan sebagai objek seksual, dan ini semua didukung oleh kolonialisme sebagai penyebab kemiskinan yang membuat perempuan mengalami beban ganda hingga akhirnya termarginalisasi.
Ditahun 2013 dan 2018, Asia Justice and Rights (AJAR) melakukan Penelitian Aksi Partisipatif (PAP) tentang situasi perempuan asli Papua. Mereka mengundang 249 Perempuan dari berbagai wilayah di Tanah Papua untuk berbagi kisah hidup dan berbicara tentang kekerasan yang dialami. Dalam identifikasi ini mereka menemukan pembuktian bahwa kekerasan rumah tangga dan berbagai kekerasan negara yang berkaitan dengan konflik politik Papua sebagai kekerasan yang paling umum terjadi terhadap perempuan asli Papua. 65 dari 249 perempuan Papua mengalami kekerasan negara dan dalam kasus-kasus pelanggaran HAM ini tidak satupun ditangani dengan baik oleh aparat penegak hukum atau bahkan pemerintah. Mereka juga melaporkan bahwa stigma politik sebagai separatis atau pendukung OPM memliki dampak antar generasj pada kehidupan anak-anak mereka. Anak-anak mereka mengalami diskriminasi dalam memperoleh pendidikan dan pekerjaan, yang mana hal ini berpengaruh pada tingginya angka kemiskinan. 60% kesaksian adalah diskriminasi selama masa kanak-kanak atau terhadap anak-anak mereka, sementara 31% kesaksian para perempuan menyatakan bahwa pelanggaran seperti penyiksaan, penggusuran, penahanan sewenang-wenang atau penelantaraan yang terjadi selama masa kecil. Ini harus ditambah dengan tidak adanya layanan dari pemerintah bagi perempuan korban kekerasan politik. Padahal dampak dari kekerasan negara sendiri pada mereka adalah 36% Kehilangan atau perusakan properti, 23% Hilangnya tanah adat, 19% Suami atau anggota keluarga dihilangkan. Sementara kurang dari 10% mereka merasakan penahanan ilegal, penyiksaan, upaya penembakan, kekerasan seksual, dan suami atau anggota keluarga ditahan. 37 dari 249 perempuan mengatakan bahwa mereka mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yaitu mencapai 15%. Dampak dari kekerasan dalam rumah tangga ini ada macam-macam, mulai dari dari infertilitas, masalah jantung, masalah mata, stres pasca trauma jangka panjang, sakit kronis hingga cacat permanen. Perempuan-perempuan ini juga mengalami depresi, kecemasan, bahkan rasa malu.
Sejak masyarakat berkelas menjadikan peran sosial perempuan sebagai pelayan domestik dan penghasil anak, sejak itu juga penindasan perempuan lahir dan berkembang hingga saat ini. Perempuan memiliki hubungan yang erat dengan dapurnya, tungkunya, dan juga rumah tangganya. Oleh sebab itu perempuan benar-benar merasakan jika ada kekurangan dalam rumah tangganya, ini yang mendorong perempuan akhirnya bukan hanya bekerja dalam rumah saja, tetapi harus mencari uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kemiskinan menjadi salah satu masalah utama yang membuat perempuan khususnya mama-mama Papua mati-matian berjuang berjualan dipinggir jalan atau pun didalam pasar dengan beralaskan karung dan bertutupkan payung sebagai pelindung panas dan hujan. Bahkan belasan hingga puluhan tahun masih hidup dalam kerterbatasan ekonomi dan tetap berjuang untuk tetap mencukupi semua kebutuhan keluarga.
Tidak akan ada beban ganda pada perempuan jika pembagian tugas dalam rumah tangga dapat dijalankan oleh suami istri, namun realita hari ini budaya patriaki yang kuat membuat akhirnya banyak perempuan Papua yang harus memikul beban ganda dengan menjalankan kewajibannya mengurus rumah, berkebun, mencari ikan/kerang, kemudian menjualkan kembali hasil-hasil yang telah didapatkan dari alam. Kepemilikan hak yang dipegang oleh laki-laki untuk menjual tanah juga, telah membuat perempuan terkena dampak harus kehilangan lahan untuk berkebun ditambah dengan tanggung jawab mengurus keluarga akhirnya membuat perempuan menjadi kehilangan mata pencarian dan memutuskan menjadi buruh.
Di Papua alam telah dianggap sebagai mama. Ketergantungan perempuan Papua pada alam telah membuat kaum perempuan benar-benar kehilangan mata pencariaan mereka saat tanah mereka harus diijual untuk membuka kebun kelapa sawit. Perempuan yang kehilangan hutan harus bekerja dalam kebun sawit dan menjadi buruh. Saat menjadi buruh perempuan mengalami persoalan-persoalan seperti hak mereka sebagai tenaga kerja perempuan dalam perusahaan yang tidak diperhatikan maupun ketidakadilan dalam pemberian upah. Diawal revolusi industri para bos besar menganggap perempuan inferior dibandingkan laki-laki. Satu-satunya cara untuk meyakinkan seorang majikan untuk memperkerjakan perempuan adalah melalui insetif-insentif finansial: perempuan dibayar lebih murah dari pada laki-laki. Jika perempuan menuntut upah yang setara dengan upah laki-laki, maka majikan hanya akan memperkerjakan pria. Ini alasan keuntungan kompratif perempuan dalam tempat kerja dari masa-masa kapitalisme paling awal adalah bahwa mereka akan melakukan kerja yang sama sebagaimana laki-laki, tetapi dengan bayaran yang lebih rendah. Kemampuan produksi perempuan juga dipandang sebagai hambatan bagi para majikan namun dengan bayaran upah yang rendah dan fokus merauk keuntungan akhirnya mengubah pikiran para penguasaha untuk memanfaatkan perempuan, ini yang membuat banyak perempuan yang memasuki tenaga kerja massal dan mulai mendominasi industri-industri ringan. Tereksploitasinya hak-hak buruh perempuan hingga diskiriminasi upah juga menjadi persoalan nyata yang dihadapi oleh buruh perempuan di Papua. Hal ini yang diungkapkan dalam penelitian buruh kelapa sawit yang dilakukan oleh para peniliti di Papua bahwa untuk buruh perempuan di kebun kelapa sawit seperti di PT. Tandan Sawit, Kabupaten Kerom sendiri tidak ada cuti haid/lmelahirkan. Bahkan mereka sendiri tidak tau tentang cuti tersebut padahal ini menjadi tanggung jawab perusahaan untuk memberikan waktu istirahat/cuti pada pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid seharusnya tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua. Dan untuk pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan anak. Pengabaikan hak buruh perempuan ini dikarenakan perusahaan akan mengalami kerugiaan karena buruh perempuan yang tidak bekerja sementara perusahaan berkewajiban untuk membayar upah tidak masuk kerja karena berhalangan. Dan ditambah dengan diskriminasi upah pada buruh perempuan yang seharusnya tidak pantas terjadi karena setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuaan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.
Persoalan diskriminiasi bukan hanya dirasakan oleh para buruh perempuan, tetapi oleh setiap perempuan Papua Produk-produk kapitalisme melalui medianya telah berhasil memprogandakan bahwa “Cantik itu harus putih”. Banyak perempuan di Papua yang meyakini bahwa cantik itu harus putih dan menolak warna hitam pada kulitnya dengan berusaha membeli produk-produk kapitalis tersebut, mereka harus bergonta-ganti skincare hanya untuk mendapatkan kulit putih cantik seperti yang diinginkan dan dipuji sembahkan. Rasisme memperparah diskriminasi gender. Bukan hanya produk-produk kapitalis saja, tetapi perilaku rasis yang ada, ini perna dikatakan oleh salah satu public figur Indonesia yaitu Lucinta Luna, yang mengatakan dengan tegas bahwa cantik itu harus putih. Pernyataan-pernyataan rasial yang kemudiaan membuat perempuan Papua mengalami penolakan terhadap dirinya, kehilangan kepercayaan diri bahkan melakukan rangkaian perawatan guna memenuhi standar kecantikan Indonesia yang sebenarnya mempersulit keadaan perempuan Papua sendiri.
Dalam perkembangan Kapitalis, tubuh perempuan selalu dijadikan sebagai objek seksual yang digunakan untuk mempromosikan produk-produk kapital. Ini perna ditunjukan lewat film Indonesia yang mengungkap bahwa penggunaan tubuh perempuan dalam sebuah iklan akan menghasilkan banyak ketertarikan, sekalipun produk yang dipasarkan tidak berkaitan dengan tubuh perempuan. Kapitalisme sendiri terus menjadikan tubuh perempuan sebagai aset untuk iklan, model, pemain film, video porno, penghibur bahkan pekerja seks yang dapat menyumbangkan keuntungan besar bagi negara. Kapitalisme terus berusaha mengeksploitasi waktu, tenaga, pikiran bahkan tubuh perempuan untuk mendapatkan keuntungan. Cara kerja kapitalisme telah berhasil merusak moral generasi penerus. Lewat peredaran video porno yang meningkat telah berdampak pada banyaknya foto-foto bugil perempuan Papua yang bertebaran disosial media khususnya twitter. Tayangan TV juga benar-benar mempengaruhi kualitas hidup orang Papua, lewat berita-berita yang ditayangkan seperti kasus pemerkosaan ayah terhadap anak perempuannya, yang biasanya kita akan temui di luar Papua, tetapi sekarang kasus-kasus tidak berkemanusiaan ini harus terjadi di Papua.
Patriarki, kapitalis dan negara telah benar-benar mengantarkan perempuan pada sebuah ketertanggungkan ekonomi. George Bernard Shaw menulis pada tahun 1928 bahwa “Kapitalisme bertindak pada perempuan sebagai satu suap berkelanjutan untuk masuk ke dalam hubungan seks demi uang, baik di dalam maupun di luar pernikahan; dan melawan suap ini tidak ada apapun yang tugur diseberang kehormatan tradisional yang dihancurkan oleh Kapitalisme menggunakan kemiskinan”. Ini yang terjadi ketika angka kemiskinan di Papua meningkat, perempuan dengan berat hati akan menjadi pekerja seks komersial dan tubuhnya memberikan keuntungan pada para kapitalis dan pada negara. Untuk memenuhi kebutuhan dan kebahagiaan dimasa muda juga, banyak perempuan muda yang harus menawarkan tubuhnya untuk membeli produk-produk kapitalis. Selain itu kultur-kultur patriarkal telah menaklukan perempuan untuk menjadikan kaum perempuan tergantung secara ekonomis pada laki-laki. Hal ini jadi penyebab perempuan dewasa banyak yang harus relah bergonta ganti suami hanya untuk mencukupi kebutuhan dalam rumah tangganya.
Banyak kerugian yang dihadirkan dan jika tidak diatasi maka perlahan perempuan Papua akan mengalami kemunduran yang signifikan. Masalah klasik seperti perkawinan dan hamil diusia remaja harus terus dihadapi hingga saat ini. Padahal perjuangan perempuan Indonesia yaitu R.A Kartini yang melawan budaya patriarki dan feodilisme selalu dibanggakan oleh para orangtua yang merasakan dampaknya karena mereka akhirnya bisa bersekolah bahkan bisa bekerja. Perjuangan ini dipukul mundur oleh rezim orde baru yang benar-benar mendomestikasi kaum perempuan dan memberikan dampak akan tingginya perkawinan diusia muda.
Perjuangan Perempuan Melawan Batas
Banyak batasan yang disediakan oleh budaya patriarki yang kemudian didobrak oleh Perempuan baik untuk melawan ketergantungan ekonomi atau bahkan karena kaum perempuuan telah sadar akan dampak dari belenggu patriarki. Ini yang membuat perempuan akhirnya memilih untuk bekerja dan siap memikul beban ganda.
Negara sendiri punya banyak UU, UU untuk melindungi masyarakat adat, UU untuk melindungi perempuan dari kekerasan seksual, UU Pornografi, UU untuk hak pekerja/buruh perempuan, UU untuk diskriminasi Ras. Namun sistem kapitalis di Indonesia telah membuat kebijakan-kebijakan itu tidak berfungsi dengan semestinya. Akhirnya perempuan Papua hari ini benar-benar menjadi korban atas penindasan berlapis. Perempuan Papua merasakan apa yang di rasakan oleh perempuan Indonesia saat dijajah oleh Belanda, Perempuan mengalami penindasan Gender, mereka ditindas karena mereka perempuan. Perempuan mengalami penindasan ras, mereka ditindas karena warna kulitnya yang berbeda akhirnya mereka diperkosa dan melahirkan anak yang harus besar tanpa bapak. Perempuan mengalami penindasan kelas, mereka ditindas karena mereka miskin. Penindasan ini kemudiaan hari ini harus juga dirasakan oleh perempuan-perempuan Papua.
Sosok Lian Gogali, Perempuan Indonesia yang saat menyelesaikan S2 nya harus mengalami masa terburuk dimana ia harus diperkosa, hamil dan ditolak karena budaya bahkan seakan diasingkan karena kepercayaan agama yang tidak membenarkan perempuan hamil diluar nikah. Saat kembali ke Poso, daerah asalnya. Ia sadar bahwa perempuan berpendidikan seperti dia bisa mendapatkan perilaku seperti itu apa lagi untuk perempuan yang tidak memiliki pendidikan. Dan saat itu ia mulai membuka sekolah untuk perempuan, melalui pendidikan 3 gelombang ditahun 2017 ia berhasil meluluskan 500 perempuan dari 70 desa yang akhirnya mampu membuat perempuan menjadi penggerak ekonomi, masuk dalam dunia politik hingga melatih kepercayaan diri perempuan untuk berbicara dalam rapat/seminar. Mereka akhirnya berani berdebat tentang UU Desa dan lewat pendidikan yang diterima akhirnya membuat mereka lebih paham tentang UU Desa dibanding dengan aparat desa. Poso terkenal sebagai daerah konflik karena agama, kehadiran Lian Gogali yang menolak ideologi ibuisme negara dan menjadikan pendidikan sebagai alat perlawaanan atas kebodohan dan kemiskinan bahkan berhasil menjadikan pendidikan sebagai alat yang mempersatukan perempuan dengan agama yang berbeda.
Banyak perjuangan perempuan Papua yang telah dilakukan dan masih terus dilakukan untuk membangun kesadaran dan menekan angka kekerasan terhadap perempuan bahkan mengobati trauma akibat kekerasan negara dan kekerasan dalam rumah tangga. Perjuangan panjang masih didepan mata, permasalahan pembodohan, pemiskinan baik secara moral maupun ekononi masih harus diselesaikan dengan dukungan oleh semua pihak yang sadar siapa musuh perjuangan perempuan sebenarnya. Penghapusan masyarakat berkelas dan bahkan perjuangan politik rakyat Papua harus menjadi tugas bersama dalam perjuangan mencapai keadilan, keseteraan bahkan kemanusiaan bagi kaum perempuan dan bagi seluruh rakyat Papua.
Referensi
- https://www.republika.co.id/berita/mfmiez/dilema-perempuan-di-tengah-kapitalisme
- https://magdalene.co/story/para-perempuan-mosintuwu-pemimpin-perlawanan-dan-agen-perubahan
- Mengapa Perempuan Bercinta Lebih Baik Dibawah Sosialisme; Perempuan seperti pria tetapi lebih murah.
- SKPKC Fransiskan Papua; Hak Asasi Manusiadan Eskalasi Konflik di Papua 2017-2019.
- SKPKC Fransiskan Papua; Buku Saku Para Pekerja: 2015.
- Feminisme dan Sosialisme; Sifat dasar dan asal usul penindasan pada perempuan.
- Youtube “Miseriko Channe Papua/Perempuan dan Ham di Papua diskusi bersama Yuliana Languwuyo Direktris SKPKC Fransiskan”. Link: https://youtu.be/v8HfNSo2Gec
- Youtube “ELsam jakarta Launching Kondisi Perburuan di Papua” https://www.youtube.com/watch?v=Nczchrh-QYE
