Analisa Harian Mogok Sipil di Myanmar: Referensi Bagi Gerakan Perlawanan di...

Mogok Sipil di Myanmar: Referensi Bagi Gerakan Perlawanan di Papua

-

Apa Yang Terjadi di Myanmar?

1 Februari 2021, dunia internasional khususnya kawasan Asia Tenggara (baca: ASEAN) tercengang pada sebuah negara republik  yang berbatasan dengan Bangladesh dan India di barat lautnya, Cina di timur lautnya, Laos dan Thailand di timur dan tenggara. Negara tersebut adalah Republik Persatuan Myanmar atau Burma. Pengambilalihan kekuasaan oleh Junta Militer terhadap Pemerintahan Aung San Suu Kyi yang terpilih pada November lalu. Militer menjustifikasi kudeta dengan tuduhan tak berdasar bahwa adanya kecurangan pemilu pada November lalu dan mengklaim bahwa sesuai konstitusi mereka memiliki mandat untuk mengambil ahli kekuasaan jika negara dalam keadaan darurat.

Protes besar-besaran terjadi di Myanmar. Massa rakyat tidak menyepakati kekuatan militer mengambil ahli sistem pemerintahan terpilih secara paksa. Trauma masa lalu akibat kekejaman militer masih membekas. Berbagai kalangan seperti aktivis, politikus, dokter, perawat, buddhis, biksu, dosen, jurnalis bertumpa ruah memenuhi jalan-jalan kota dalam aksi protes. Eskalasi politik semakin meningkat. 19 Februari 2021 seorang perempuan muda menjadi korban pertama tewas dalam aksi protes di Myanmar sejak pengambilahlian kekuasaan. Dia adalah Mya Thwet Thwet Khine (19) yang tertembak di kepalanya saat berdemonstrasi di ibu kota Myanmar, Naypyitaw pada 9 Februari. Tak sampai disitu seorang anak muda perempuan lain dikabarkan tewas setelah tertembak pada 3 Maret 2021. Foto anak muda yang dikenal sebagai Angel tersebut di unggah di media sosial hingga mendapat simpati internasional tak terkecuali jagad maya di Papua. Dua perempuan muda gagah berani ini menyulut bangkitnya civil resistance.

Saat ini di Myanmar, internet di batasi sesuai waktu-waktu tertentu tergantung Junta Militer, kebebasan pers tak bisa beroperasi hanya berita versi pemerintah dan militer, akses informasi di batasi bahkan ada seorang perempuan yang ditangkap serta diperkosa dan handphone diambil untuk mencari informasi tentang aksi massa. Apa yang dilakukan oleh militer terorganisir, penangkapan serentak dimana-mana. Diperkirakan sekitar 2.655 orang telah ditangkap dan dipenjara per 21 Maret 2021. Setidaknya 300 massa aksi tewas dalam aksi menolak pemerintahan militer tersebut. Aktivis, politikus, jurnalis menjadi target operasi. Penangkapan juga terjadi pada malam hari. Yang terjadi di Myanmar adalah pelanggaran HAM berat, ada penyiksaan dan penghilangan paksa.

Siapa Aktor Pembangkangan Sipil di Myanmar ?

Civil Disobedience Movement (CDM) adalah gerakan pembangkangan sipil yang menginspirasi pegawai negeri, dokter, perawat, pekerja kereta api, penambang tembaga, dan insiyur untuk menolak bekerja bagi rezim militer. Mereka menyeruhkan kepada kelas pekerja untuk melakukan aksi mogok kerja. Gerakan ini menghentikan hampir semua layanan sipil dan administrasi pemerintahan, tidak hanya di kota besar Yangon dan Mandalay tetapi juga di negara-negara etnis. CDM bukanlah suatu lembaga politik yang terkonsolidasi melainkan koalisi besar yang melakukan aksi protes spontanitas dan tidak memiliki struktur pimpinan definitif.

Terdapat tiga elemen atau aktor pembangkangan sipil di Myanmar. General Strike Committe of Nationalities (GSCN) merupakan komite pemogokan nasional yang didominasi oleh etnik minoritas di Myanmar. GSCN merupakan satu dari tiga aktor Gerakan Pembangkangan Sipil CDM. Committe Representing Pyidangsu Hluttaw (CRPH) merupakan komite yang mewakili anggota parlemen nasional yang terpilih pada pemilu 2020. General Strike Committe (GSC), komite pemogokan nasional  yang didominasi oleh etnis Bamar.

Ada gerakan sipil lain yang sangat unik yaitu Pots and Bangs for Myanmar, gerakan ini adalah gerakan sipil yang membunyikan klakson ataupun memukul panci atau wajan pada malam hari dari rumah ke rumah dan menyanyikan lagu-lagu revolusioner. Pada siang hari, protes dilakukan dengan membunyikan klakson mobil. Cara ini menjadi salah satu senjata revolusi rakyat untuk saling memberi semangat dalam melawan kudeta.

Selain perlawanan sipil di lapangan, ada sebuah gerakan secara online Milk Tea Aliance. Sebuah solidaritas gerakan yang terdiri dari netizens dari Hongkong, Taiwan, Thailand, dan Myanmar (Wikipedia). Awalnya dimulai sebagai meme internet, dibuat sebagai tanggapan atas meningkatnya kehadiran komentator moral dan nasionalis Tiongkok di media sosial dan telah berkembang menjadi gerakan protes multinasional dinamis yang menganjurkan demokrasi. Gerakan ini dipelopori oleh anak muda dari Hongkong, Thailand, Taiwan, dan Myanmar dalam melawan pemerintah otoriter dengan memberikan dampak psikologis pada kampanye media sosial. Tagar #MilkTeaAliance menjadi trending dalam mengkampanyekan situasi Myanmar di media sosial.

Apa yang dapat dipelajari Gerakan Perjuangan Papua dari Myanmar?

Dua hal pokok dalam  melihat Gerakan Pembangkangan Sipil Myanmar secara spontan tetapi terorganisir: Kudeta Junta Militer dan Persatuan Rakyat Myanmar.

Akibat kudeta junta militer, memunculkan aksi massa. Aksi massa menyebabkan militer membabi buta dan mengedepankan kekerasan terhadap protes sipil. Selain itu ada tiga sudut pandang dalam melihat Myanmar yang diprediksi turut membantu merobohkan kekuatan junta militer.

Pertama ada tekanan internasional. Dunia mengecam kekerasan yang dilakukan oleh kudeta Junta Militer agar segera menghentikannya. Beberapa negara juga meminta agar kekuasaan diberikan kepada Pemerintahan sah pemenang pemilu pada November 2020.

Dewan Keamanan PBB merancang pernyataan berisikan seruan kepada junta militer Myanmar “untuk menahan diri sepenuhnya.” Draft pernyataan itu juga memperingatkan bahwa DK PBB siap bertindak jika situasi di Myanmar tak kunjung membaik. Dokumen tersebut juga menyertakan kecaman keras terhadap “penggunaan kekerasan terhadap pengunjuk rasa.”

“DK PBB juga menyatakan keprihatinan yang mendalam atas pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, termasuk pembatasan personel medis, masyarakat sipil, jurnalis, pekerja media, dan seruan untuk segera membebaskan semua orang yang ditahan secara tidak adil,” bunyi kutipan rancangan pernyataan DK PBB yang didapat Reuters.

Kedua ada tekanan regional dari ASEAN. Para mantan Perwakilan Komisi Antar Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (AICHR) sangat prihatin atas kudeta militer di Myanmar.

“Myanmar, sebagai anggota ASEAN, wajib mematuhi Piagam tersebut. Kudeta juga merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia masyarakat Myanmar sebagaimana diakui Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN,” papar pernyataan bersama para tokoh AICHR itu seperti di kutip dari sindonews.

Ketiga tekanan domestik rakyat Myanmar dari berbagai elemen. Parlemen terpilih yang dikudeta membentuk CRPH (Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw) yang terdiri dari 17 anggota, 15 berasal dari partai Aung San Suu Kyi, Liga Demokrasi Nasional yang merupakan partai pemenang pemilu. Salah satu visi mereka adalah menghakhiri dominasi militer dalam sistem pemerintahan serta merubah Myanmar menjadi Republik Federal.

Sementara civil resistance di Myanmar konsisten dengan pembangkangan sipil. Terkini pada Rabu (24/02/2021) sebuah akun twitter @cvdom2021 mengunggah foto suasana mogok sipil nasional di beberapa kota  termasuk ibukota Myanmar. Dalam foto tersebut tidak ada aktivitas warga sipil berbelanja, kerja atapun aktivitas lainnya. Mogok kerja, demonstrasi, boikot dilakukan.

Beberapa pelajaran revolusi dapat dipetik oleh rakyat Papua dari peristiwa di Myanmar bahwa ada sebuah situasi otoriter militer dalam Sistem Pemerintahan selama sekitar 50 tahun. Pemicu ini bertahun-tahun membakar api perlawan rakyat Myanmar yang tak hentinya melawan dominasi militer. Sejak merdeka dari kolonial Inggris, Myanmar berada dalam kendali militer.

Pemberontakan sipil Myanmar mengedepankan non-kekerasan dengan melakukan tindakan pembangkangan sipil, mogok buruh, kampanye pemboikotan milter, gerakan memukul-mukul panci, dan pengakuan resmi terhadap hasil pemilu oleh perwakilan terpilih. Namun, informasi terkini beberapa pemuda secara sukarela telah pergi ke perbatasan-perbatasan di Myanmar untuk melakukan pelatihan menembak menuju revolusi total melawan junta militer.

Persatuan rakyat Myanmar juga menjadi kunci. Myanmar terkenal dengan negara yang memiliki banyak etnik. Persatuan rakyat dapat terbentuk dari berbagai etnik dengan adanya satu isu nasional melawan otoriter militer. Puluhan tahun militer korup mengintervensi sistem pemerintahan Myanmar telah cukup memupuk benih-benih perlawanan rakyat sipil yang berkeinginan menciptakan Pemerintahan demokrasi. Moment kudeta menjadi simbol perlawanan rakyat yang tak hentinya mengusung pemerintahan demokratis di Myanmar.

Tanpa adanya perintah, tak ada selebaran yang sebelumnya dibagikan, tanpa penangung jawab politik, dengan spontan nya rakyat Myanmar turun jalan melakukan protes. Memori rakyat Myanmar tentunya menyimpan kejamnya Junta Militer terhadap mereka. Ketika muncul trigger (pemicu), ingatan akan kebiadaban Junta Militer kembali membuat nurani rakyat berontak.

Papua sejak 1960an, tentunya psikologi Orang Asli Papua tak jauh berbeda dengan  Myanmar. Operasi Militer yang berujung pada kekerasan, pembunuhan, penculikan, hingga penghilangan paksa. Banyak orang jadi target operasi intelejen Indonesia mulai dari aktivis, politikus kiri, jurnalis.

Memoria passionis yang menampilkan diri orang Papua di masa lalu dengan paparan kekerasan oleh militer dan kembali sebagai mimpi buruk bagi masa sekarang dan masa depan, itu yang dialami rakyat Papua.

Moment kekerasan masa lalu dan masa kini Kolonial Indonesia terhadap rakyat Papua sudah cukup menjadi api untuk membakar masa rakyat di masa mendatang. Namun kita belum memiliki satu platform/isu nasional yang menyatukan massa rakyat di jalan-jalan melakukan mogok sipil, boikot, demonstrasi.

Papua memiliki satu moment pembangkangan sipil pada Peristiwa Rasisme 2019. Tetapi pembangkangan sipil ini tak berkelanjutan. Ini menjadi pelajaran bahwa kita belum memiliki rumusan gerakan pembangkangan sipil serta  strategi berkelanjutan menuju Mogok Nasional. Gerakan Perjuangan Papua dalam merumuskan Gerakan Pembangkangan Sipil harus menetapkan tujuan yang jelas, menetapkan strategi berkelanjutan, dan sedikitnya harus membuang ilusi intervensi asing jika ingin mengusir Kolonial Indonesia.

Myanmar merupakan salah satu referensi bagi Gerakan Perjuangan Papua. Sekali lagi tanpa komando nasional, tanpa penanggung jawab politik, rakyat tumpah ruah ke jalan-jalan melakukan protes. Aktivis, politikus, Pegawai Negeri, dokter, perawat, buddhis, dosen terlibat dalam aksi protes. Mereka punya kondisi objektif yang cukup menjadi satu syarat revolusi serta Persatuan total di seluruh Myanmar tak terkecuali etnis minoritas. Dua hal inilah menjadi basis kekuatan Civil Resistance di Myanmar.

Tugas Gerakan Perjuangan Papua hari ini adalah membangun kantong-kantong massa seperti gerakan mama pasar, gerakan petani, gerakan buruh pelabuhan, gerakan nelayan, gerakan mahasiswa dan pemuda, yang berafiliasi pada gerakan-gerakan perjuangan pembebasan Papua misalnya ULMWP, KNPB, TPNPB, WPNA, WPNCL, PRP.

Ketika kantong massa telah terbentuk, tugas selanjutnya adalah mendidik massa rakyat hingga memahami dengan benar situasi objektif penindasan di Papua. Dalam pendidikan-pendidikan politik, terus mempropagandakan satu isu nasional tentang situasi penindasan yang dapat menyatukan semua massa rakyat Papua dari berbagai elemen.

Puncaknya saat isu nasional dapat menyatukan seluruh elemen, maka persatuan massa rakyat  yang merasa senasib dan seperasaan akan penindasan dapat bertemu di jalan-jalan untuk melakukan mogok kerja, biokot, rapat akbar, demonstrasi menuju Pembangkangan Sipil berjangka panjang dalam mengusir Kolonial Indonesia.

 

Referensi :

  1. https://www.voaindonesia.com/a/perempuan-demonstran-yang-tertembak-di-myanmar-akhirnya-tewas/5784749.html
  2. https://tirto.id/kenapa-myanmar-dikudeta-dan-kondisi-aung-san-suu-kyi-saat-ini-f9XG
  3. https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210310125625-134-615993/dk-pbb-gagal-sepakati-pernyataan-bersama-kecam-kudeta-myanmar
  4. https://international.sindonews.com/read/336594/40/para-tokoh-asean-kecam-kudeta-militer-di-myanmar-1613448174/10
  5. https://thediplomat.com/2021/02/myanmars-ethnic-groups-join-together-to-reject-military-rule/
  6. https://news.detik.com/kolom/d-5496612/jalan-buntu-kisruh-politik-di-myanmar
  7. https://www.cnbcindonesia.com/news/20210326141910-4-233115/korban-tewas-myanmar-tembus-300-kantor-suu-kyi-dibom

 

Avatar
Guntur Fonataba
Penulis adalah aktivis Solidaritas Nasional Mahasiswa dan Pemuda Papua (Sonamappa), dan sarjana Kedokteran (S.Ked) Universitas Cenderawasih (Uncen), Jayapura.

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Kirim Donasi

Terbaru

Tak Ada Demokrasi di Papua

"Orang-orang Papua selalu jadi korban, diperkosa, dibunuh di mana-mana....

Komite Pusat AMP: Hentikan Pemukulan dan Penangkapan di Lombok

Komite Pusat Aliansi Mahasiswa Papua Komite Pusat (KP-AMP) Mengutuk Keras Represifitas, Pemukulan, Penangkapan, dan Penggeledaan Tempat Tinggal secara Paksa...

Koalisi Penhukham Papua: Segera Tangkap dan Adili Petugas Penangkap Victor Yeimo

Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua (Koalisi Penhukham PAPUA) Kapolda Papua Segera Tangkap dan Adili Petugas Penangkap Victor F. Yeimo...

Menggugat Ketimpangan, Merawat Papua: Membaca Logika Politik Gerakan Budaya Papuan Voices

Pengantar Papua menjadi sebuah istilah yang peyorasi sejak kolonialisme hingga pasca reformasi. Pada era Soekarno, Papua adalah enclave penting yang...

Membaca Ulang Konsensus New York Agreement Tahun 1962

Tampaknya hal paling sulit bagi bangsa sebesar Indonesia ini adalah kejujuran. Ya, jujur untuk mengakui kesalahan dan kesediaan untuk...

Rubrikasi

Konten TerkaitRELATED
Rekomendasi Bacaan