Pilihan Redaksi Demo Masyarakat Adat Lembah Grime Nawa Tagih Janji Bupati...

Demo Masyarakat Adat Lembah Grime Nawa Tagih Janji Bupati Jayapura

-

Selamatkan Lembah Grime Nawa

“Cabut izin dan hentikan aktivitas perusahan kelapa sawit PT. Permata Nusa Mandiri di Grime Nawa, Kabupaten Jayapura”.

Amolongo, Nimao, Koyao, Koha, Kosa, Kinaonak, Nare, Yepmum, Dormum, Tabea Mufa, Walak, Foi Moi, Wainambe, Nayaklak, Wa…wa…wa…wa…wa…wa..wa..wa..wa..wa!

Masyarakat Adat lembah Grime Nawa Kabupaten Jayapura dikagetkan dengan kehadiran Perusahaan sawit PT.Permata Nusa Mandiri di atas tanah adat lembah Grime Nawa. Perusahaan sawit secara sepihak telah mengklaim tanah  adat seluas 30.920 hektar di 6 Distrik yaitu: Distrik Unurumguay, Distrik Nimbokrang, Distrik Nimboran, Distrik Namblong, Distrik Kemtuk Gresi, dan Distrik Kemtuk.

Masyarakat Adat Grime Nawa berjuang menolak  kehadiran perkebunan kelapa sawit PT. PNM yang mengancam kehidupan Masyarakat Adat. Di awal tahun 2022 PT. PNM menggusur hutan adat, tindakan ini menimbulkan konflik agraria. Bupati Jayapura telah mengeluarkan surat pemberhentian sementara kegiatan operasi perusahaan dan Izin Pelepasan Kawasan hutan bagi PT.Permata Nusa Mandiri telah dicabut melalui Instruksi Presiden pada, 6 Januari 2022. Bupati Jayapura telah menerbitkan surat pemberitahuan penghentian aktivitas PT. PNM, 23 September 2022. Namun perusahaan tidak patuhi. Saat ini PT. PNM masih tetap beroperasi.

Kami menilai sika Bupati Jayapura benar-benar belum tegas karena belum menerbitkan surat pencabutan Izin Lokasi dan turun langsung ke Lokasi Perusahaan untuk menutup operasi PT. PNM, Jika ini tidak dilakukan, Masyarakat Adat di lembah Grime Nawa menilai bupati Justru melindungi aktor perampasan tanah adat dan perusak lingkungan di Jayapura.

Melihat dinamika dinamika tersebut, Kami Masyarakat Adat Daerah Grime Nawa menyatakan sikap:

Pertama: Menolak keberadaan perkebunan kelapa sawit PT. Permata Nusa Mandiri (PNM) di wilayah Lembah Grime Nawa yang mengambil alih tanah dan hutan karena merusak lingkungan, tanah dan hukum adat kami.

Kedua: Mendesak Bupati Kabupaten Jayapura mencabut Izin lokasi dan Izin lingkungan PT Permata Nusa Mandiri karena melanggar hukum yang berlaku, segerah membuat rekomendasi kepada DPMPTSP Provinsi untuk mencabut Izin usaha perkebunan PT. Permata Nusa Mandiri sebelum tanggal 30 September 2022.

Ketiga: Mendesak Bupati Jayapura untuk mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan wilayah adat masyarakat adat di daerah lembah grime nawa sesuai Pasal 18 B ayat 2  UUD 1945 dan UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang UU Pokok Agraria.

Keempat: Mendesak DPMPTSP Provinsi untuk mencabut Izin Usaha Perkebunan PT Permata Nusa Mandiri  kerana tidak melakukan kewajiban di dalam IUP dan peraturan Menteri pertanian tentang pedoman perizinan berusaha perkebunan.

Kelima: Mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) menetapkan HGU PT PNM sebagai tanah terlantar sesuai UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang UU Perkebunan jo UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja dan mengembalikan kepada masyarakat adat daerah Grime Nawa.

Keenam: Mendesak Menteri Badan Koordinasi Penanaman  Modal (BKPM) untuk tetap mempertahankan keputusan pencabutan pelepasan Kawasan hutan PT permata Nusa Mandiri.

Ketujuh: Masyarakat adat daerah Grime Nawa menolak legitimasi pelepasan tanah yang dilakukan sepihak karena tidak sesuai dengan hukum adat kami.

Kedelapan: Masyarakat adat sepakat Pengelolaan, Pemanfaatan dan perlindungan tanah dan hutan adat milik dilakukan berdasarkan pengetahuan dan hukum kebiasaan adat masyarakat setempat.

Kesembilan: Seluruh Masyarakat adat Daerah Grime Nawa dan Pihak Lainnya yang berdiam di Tanah dan Hutan Adat berkomitmen menjaga dan melindungi tanah dan hutan adat agar tetap lestari.

Kesepuluh: Seluruh Masyarakat adat daerah Grime Nawa (Orya, Namblong, Klesi, Kemtuk, dan Elseng) bersepakat tidak menyerahkan/memberikan tanah atau hutan adat kepada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit atau Perusahaan lainnya yang dapat menyebabkan hilangnya Hak Atas Tanah dan Hutan Adat.

Kesebelas: Sehubungan dengan point 1 – 10 di atas maka kami berikan batas waktu pencabutan izin-izin PT. PNM sampai pada tanggal  20 November 2022. Apa bila tidak segerah dicabut Izin PT. PNM maka kami Seluruh Masyarakat Adat Daerah Grime Nawa akan melakukan mobilisasi umum untuk aksi damai Jilid III, atau menutup jalan raya di wilayah lembah Grime Nawa, dan mengajukan Gugatan ke Pengadilan untuk mengembalikan hak-hak masyarakat adat.

Demikian pernyataan sikap kami atas perhatian dan dukungan semua pihak kami sampaikan terima kasih.

Jayapura, 10 November 2022

Koordinator Aksi

Yustus Yekusamon

Redaksi Lao-Lao
Teori pilihan dan editorial redaksi Lao-Lao

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Kirim Donasi

Terbaru

Pemerintahan Indonesia di Papua Ilegal dan Cacat Hukum

Wilayah Papua berdasarkan Hukum Internasional maupun hukum indonesia tidak...

Film The Woman King: Mari Kita Belajar Dari Prajurit Perempuan di Afrika

Pengantar Kesetaraan gender adalah pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak diskriminasi berdasarkan identitas gender mereka yang bersifat kodrati. Isu ini...

Perdebatkan Persatuan: Berikut Surat Terbuka AMP dan Tanggapan KNPB Tahun 2011

Kami terbitkan kembali Surat Terbuka Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) melalui Biro Politik Pusat, Laila Kenakhe alias Heni Lani menanggapi...

Burung pun Tak Ada Lagi: Buku Penting Pahami Perempuan Papua

Buku Burung Pun Tak Ada Lagi adalah hasil penelitian dari Papuan Women's Working Group (PWG) dan Asia Justice and...

Sebuah Cara Hadapi Siasat Pecah Belah di Papua

Latar Belakang Hari-hari ini sentimen perpecahan berdasarkan wilayah dan suku kian memuncak. Hal itu tidak terjadi begitu saja. Tetapi, didukung...

Rubrikasi

Konten TerkaitRELATED
Rekomendasi Bacaan