ULMWP Dulu, Kini, dan Bagaimana Nantinya

Tulisan ini dibacakan oleh penulis pada Ibadah Syukuran HUT ULMWP ke-9 di Jayapura pada 6 Desember 2023. Berikut link videonya yang dipublikasi di channel youtube Petisi Rakyat Papua (PRP).

Pertanyaan Kita tentang ULMWP

Pertanyaan kita adalah mengapa United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) lahir? Apa yang diperjuangkan dan dicapai oleh ULMWP selama 9 tahun (2014-2023)? Tantangan dan ancaman apa yang dihadapinya? Bagaimana harapan ke depan?

Sejumlah pertanyaan pemantik ini, akan dijawab secara singkat dan lugas dalam kilas balik 9 tahun lahirnya ULMWP.

Sekurang-kurangya sesuai catatan kami, ada tiga alasan dasar penyebab lahirnya ULMWP pada 2014. Ketiga sebab dimaksud adalah:

Pertama: Terjadinya proses konsolidasi dan rekonsiliasi internal orang Papua selama (2012-2014). Para tokoh yang terlibat dalam tim ini adalah Kris Dogopia, Sem Awom, dan lain-lain.

Kedua: Desakan dan permintaan pemerintah Indonesia kepada Perdana Menteri (PM) PNG, Peter O’Niel di Bali tahun 2013. Dalam pertemuan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) pada 2013 di Bali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat bertemu PM PNG, Peter Oniel dan menyampaikan, “Orang Papua secara administrasi, mereka ber-KTP dan paspor Indonesia tetapi secara bangsa, sebangsa. Mereka bagian dari Anda. Jadi saudara tolong bantu saya mempersatukan mereka.”

Ketiga: Desakan dan harapan komunitas internasional, khususnya para pemimpin Melanesia. Dalam pertemuan pemimpin Melanesian Spearhead Group (MSG) di Noumea, Kaledonia Baru pada 2013 dan Port Moresby pada Juni 2014, mereka menyerukan supaya orang Papua bisa bersatu dalam suatu wadah bersama kemudian melamar ke MSG.

Ketiga faktor ini menyebabkan orang Papua yang terdiri dari tiga aktor utama orang Papua yakni: orang Papua di West Papua, ber-KTP, Paspor Indonesia; orang Papua di diaspora (luar negeri); dan orang Papua yang hari ini angkat senjata.

Ketiga aktor utama orang Papua ini ada dalam tiga organisasi pilar perlawanan utama, yaitu: Negara Federal Republik Papua Barat (NRFPB), Parlemen Nasional Papua Barat (PNWP), dan West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL). Ketiga pilar inilah mengikrarkan wadah persatuan yang bernama United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) melalui deklarasi Saralana pada 6 Desember 2014 di Port Vila, Vanuatu.

Setelah lahirnya ULMWP, rakyat Papua dari berbagai wilayah dan organisasi menyambutnya dengan baik. Sejumlah pihak menyampaikan, lahirnya ULMWP sebagai kado Natal terindah. Pernyataan terbuka dan surat dukungan kepada kepemimpinan ULMWP mengalir dari mana-mana.

Pada saat yang sama tantangan penolakan ULMWP juga datang. Salah satu orang yang menyatakan menolak adalah Forkorus Yaboisembut, selaku Presiden NFRPB. Melihat penolakan Forkorus tadi, NFRPB dibawah pimpinan Edison Waromi selalu PM NFRPB melakukan konsolidasi internal dengan tekatkan komitmen mempertahankan ULMWP sebagai wadah koordinasi persatuan bangsa Papua.

Sementara Pemerintah Indonesia sejak lahir hingga memasuki usia ke-9 ini terus melakukan berbagai upaya untuk menghacurkan dan mendegradasi ULMWP.

Di West Papua Pemerintah Indonesia melalui aparat berupaya membungkam dan melarang ULMWP dalam melaksanakan aksi dan aktivitas.

Demikian juga di luar negeri Pemerintah Indonesia kerja keras menghadang loby dan diplomasi ULMWP. Contoh kasus terbaru adalah pada pertemuan para Pemimpin MSG di Vanuatu dimana pemerintah Indonesia bekerja keras supaya ULMWP tidak boleh ada dalam forum MSG sebagai observer maupun anggota MSG.

Dinamika ULMWP dari Waktu ke Waktu

ULMWP pada 2014

Pada 6 Desemmber 2014, di Port Vila, Vanuatu, para pihak orang Papua di West Papua, di Luar Negeri, dan di pertahanan melalui 3 pilar menandatangani Deklarasi Saralana.

Melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) I ini telah memilih 5 orang anggota eksekutif untuk 3 tahun (2014-2017). Kelima anggota dimaksud adalah: Octovianus Mote (NFRPB) sebagai Sekjen ULMWP, Benny Wenda (PNWP) sebagai Juru Bicara, Rex Rumakiek (WPNCL) anggota, Jacob Rumbiak (NFRPB) anggota, dan Leoni Tanggahma (WPNCL) anggota.

Pemerintah Vanuatu, Dewan Gereja Pacifik, dan Dewan Adat Vanuatu menfasilitasi dan memediasi KTT I para pemimpin West Papua.

Situasi tahun 2014 secara umum adalah lahirnya ULMWP sebagai wadah pemersatu bangsa Papua, pemilihan 5 anggota Eksekutif, dan 3 Dewan Komite ULMWP: NFRPB, WPNCL, dan PNWP.

ULMWP pada 2015

Pada 28 Januari hingga 3 Februari dan 5 hingga 6 Febaruari 2015, ULMWP menyelenggarakan Rapat kerja Perdana di Port Vila, Vanuatu. Melalui Raker ini ULMWP berhasil menetapkan, aturan ULMWP yang di dalamnya mencakup Visi, Misi, tujuan ULMWP termasuk aturan kerja. Melalui Rapat Kerja ini juga telah memutuskan, loby diplomasi memulai dari Melanesia.

Karena itu 5 anggota eksekutif langsung membagi tugas dan beban kerja, Octovianus Mote di Fiji, Benny Wenda di PNG, Jacob Rumbiak di Solomon Islands, Rex Rumakiek di Kaledonia Baru, dan Leoni Tanggahma di Vanuatu.

Pada 3 Feberuari untuk pertama kalinya secara resmi delegasi ULMWP bertemu PM Vanuatu, Hon. Joe Natuman. Saat bertemu kami menyampaikan garis besar program kerja pada 2015 dan mohon doa restu pemerintah Vanuatu atas rencana pendaftaran ULMWP yang direncanakan pada hari berikutnya. Pada 4 Februari 2023, mendaftarkan ULMWP di Kantor Sekretariat MSG di Port Vila, Vanuatu. Delegasi ULMWP disambut hangat oleh direktur MSG dan seluruh stafnya.

Pada pertengahan Februari 2015, di Jayapura, West Papua kami telah melakukan pertemuan sebagai lanjutan dari Rapat Kerja ULMWP di Vanuatu. Pertemuan ini dipandu oleh Victor Yeimo. Dalam pertemuan ini, 3 Dewan Pendiri ULMWP dari NFRPB, PNWP, dan WPNCL memutuskan bentuk tim sosialisasi ULMWP di wilayah West Papua dan Indonesia.

Pada awal Maret 2015, sosialisasi terbuka dimulai di Asrama Mahasiwa Rasunawa Uncen, Jayapura, West Papua.

Buah dari kerja keras 4 bulan, Maret hingga Juni 2015, pada Juni 2015 di Kota Honiara Salomon Islands, ULMWP di terima sebagai anggota observer di Forum MSG.

Pada 9 September 2015, para pemimpin Pasifik Islands Forum (PIF) mengakui masalah Pelanggaran HAM di West Papua dan memutuskan tim pencari fakta yang terdiri dari para Menteri Luar Negeri PIF.

Pada September 2015, 2 Negara angkat masalah Papua di dalam debat Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pada Februari hingga awal April 2015 ULMWP berpartisipasi membantu dalam bencana siklon yang melanda Vanuatu. Sumbangan rakyat West Papua terkumpul sampai 100 juta. Beberapa orang Papua menjadi korban penembakan aparat kolonial Indonesia di Yahukimo, 2 orang meninggal dunia pada peristiwa ini.

Pada April 2015, Markus Haluk selamat dari ancaman perampokan dan pembunuhan oleh kelompok Rascoll di Port Moreby, PNG. Mereka merampok semua barang yang dibawa dari kamar rumah salah satu pejuang Papua di Port Moresby.

Pada bulan yang sama Benny Wenda di deportasi dari Port Moresby ke Australia. Peristiwa pelanggaran HAM yang paling mengemuka adalah peristiwa Paniai Berdarah pada 8 Desember 2014, 2 hari setelah ULMWP lahir di Port Vila, Vanuatu. Selain itu ada beberapa peristiwa pelanggaran terjadi di sejumlah tempat di West Papua.

Dinamika ULMWP tahun 2015 secara umum, secara de facto dinahkodai oleh 5 anggota Eksekutif dan diawasi oleh 3 Dewan Komite ULMWP: NFRPB, PNWP, dan WPNCL.

ULMWP pada 2016

Pada akhir Januari hingga awal Februari 2016, ULMWP melaksanakan Rapat Kerja ULMWP di Honiara Solomon Islands. Dalam program kerja ULMWP memutuskan beberapa program srategis diantaranya: keanggotaan Penuh ULMWP di MSG, loby diplomasi ke Pacifik dan internasional, dan menunjuk 3 orang Tim Kerja di dalam Negeri yakni: Markus Haluk (NFRPB), dengan tugas menyiapkan laporan, data dan fakta materi loby diplomasi ULMWP, Victor Yeimo mengorganisir sosialisasi, konsolidasi, dan aksi massa mendukung ULMWP untuk keanggotaan penuh MSG, dan Semuel Awom, konsolidasi budaya dan menggalang dukungan solidaritas Indonesia untuk West Papua.

Pada 15 Februari 2016, peresmian dan pemberkatan Kantor ULMWP di Wamena, West Papua. Beberapa tempat di Merauke dan Fakfak juga membuka kantor penghubung ULMWP.

Pada Februari 2016, ULMWP menghadiri Negotiation Peace Building dan dilanjutkan dengan pertemuan Rapat terbatas membahas agenda strategi internal ULMWP.

Pada Juni 2016, dilakukan pertemuan khusus para pemimpin MSG di Honiara dengan agenda utama membahas situasi West Papua dan keanggotaan ULMWP di MSG. Hasil pertemuannya adalah para pemimpin MSG, menyepakati kriteria keanggotaan MSG.

Di Hawai Honolulu, AS, dengan bantuan Negara-negara Melanesia terutama Vanuatu dan Solomon Island sebagai ketua MSG membantu ULMWP dalam mengembangkan dukungan Internasional, diawali dari seluruh Pasifik Selatan kecuali Australia yang tergabung dalam Pacific Island Cualition on West Papua (PICWP). Dari Pacifik, ULMWP menggalang dukungan ke negara negara Karibia dan Africa serta Amerika Latin.

Pada Juni 2016 di Honiara, Solomon Islands, ULMWP melakukan evaluasi dan membahas beberapa program kerja strategis.

Pada Juli 2016, di Pophen Federasi Republik Micronesia para pemimpin PIF memutuskan akan mendorong dialog masalah Papua dengan pemerintah Indonesia.

Pada September 2016, untuk pertama kalinya 7 Negara angkat masalah West Papua dalam debat Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat.

Pada Desember 2017, ULMWP hadiri pertemuan para Menlu MSG di Kantor Sekretariat MSG dan sekalian melakukan evaluasi program kerja ULMWP 2016.

Pada kurun waktu mulai dari Maret hingga Desember 2016, lebih dari 5.000 orang ditangkap, beberapa dari mereka diproses hukum. Beberapa orang lainnya mengalami pemukulan, penyiksaan, pembunuhan termasuk anak dibawah umur.

Aksi ini dimobilisasi oleh KNPB dan beberapa organisasi perlawanan. Pada kurun waktu yang sama, ULMWP menghidupkan dukungan dari civil society, pemuda, musisi dan gereja di seluruh Pasifik.

Seperti tahun sebelumnya, ULMWP secara de facto dinahkodai oleh 5 anggota eksekutif dan 3 Dewan Komite ULMWP. Perubahan terjadi adanya penambahan 3 orang anggota Tim Kerja utusan PNWP (Victor Yeimo), NFRPB (Markus Haluk), dan WPNCL (Semuel Awom).

ULMWP pada 2017

Pada Maret 2017, Vanuatu dan Solomon Islands mewakili 7 Negara Pasifik mengangkat masalah West Papua di dalam debat Sidang Dewan HAM PBB. Pada saat yang sama, dilakukan Site Events para pendukung West Papua dari berbagai kalangan, lembaga dan beberapa Negara Pacifik di Jenewa. Mereka membicarakan advokasi masalah West Papua di kancah Intertnasional.

Pada September 2017, 4 negara perwakilan dari Melanesia, Polinesia, Micronesia, dan Caribia mengangkat masalah Papua dalam debat Sidang Umum PBB di New York Amerika Serikat. Pada kurun waktu ini, Pimpinan Eksekutif ULMWP bertemu dan melakukan pertemuan dengan para pemimpin dunia, yang punya pengaruh strategis.

Pada Agustus 2017 para pemimpin PIF lakukan pertemuan di Samoa. Dalam komunikenya mereka tetap menyampaikan keprihatinan atas situasi pelanggaran HAM di West Papua dan akan menjalin dialog masalah Papua dengan pemimpin Indonesia.

Pada September 2017, Benny Wenda selaku Juru Bicara ULMWP didampingi Rex Rumakiek, anggota Eksekutif ULMWP bertemu dan menyerahkan petisi 1,8 juta kepada Ketua The Special Committee on Decolonization (C-24) atau Komite Dekolonisasi PBB dalam pertemuan tidak resmi. Pada saat itu mereka sepakati tidak mempublikasikan ke publik penyerahan petisi dan pertemuan tersebut, tetapi itu dilanggar dan dipublikasikan melalui sejumlah media. Maka buntut dari publikasi waktu itu, membuat Ketua C-24 mengundurkan dari posisinya.

Akhir November hingga 1 Desember 2017 dilakukan KTT I ULMWP. Melalui KTT I, sesuai dengan aturan ULMWP, yakni kepemimpinan bergilir maka kepemimpinan ULMWP dari Octovianus Mote diganti kepada Benny Wenda.

Terjadi penambahan 1 anggota eksekutif dari PNWP, yaitu Oridek Ap. Melalui KTT ini aturan ULMWP ditingkatkan menjadi Konstitusi. ULMWP dari wadah koordinasi ditingkatkan dengan berasaskan trias polica atau pemerintahan: Komite Legislatif (3 orang anggota), Komite Yudikatif (3 orang anggota), dan Komite Eksekutif (6 orang anggota).

Yang terjadi pada kepemimpinan ULMWP tahun 2017 adalah dilakukan KTT I dan Eksekutif ULMWP berubah dari 5 orang menjadi 6 orang dan Legislatif dan Yudikatif masing-masing 3 orang.

ULMWP pada 2018

Pada awal Februari 2018, ULMWP menyelenggarakan Rapat Kerja di Port Vila, Vanuatu. Melalui Rapat kerja, struktur eksekutif khusus untuk kerja strategis di West Papua dibentuk 7 Biro, masing-masing: Biro Pertahanan dan keamanan, Biro Politik, Biro Sosial Budaya, Biro Lingkungan Hidup, Biro Keuangan, Hukum dan HAM, dan Biro Pemberdayaan Perempuan. Juga ditambahkan 1 kepala Kantor Koordinasi.

Dari Port Vila, Vanuatu, kami delegasi ULMWP semua menghadiri pertemuan MSG di Port Moresby, PNG. Dalam sejarah MSG dan ULMWP, delegasi ULMWP disambut bersama protokol Negara sama seperti anggota MSG lainnya. Para pemimpin MSG memutuskan kriteria keanggotaan MSG. Maka para pemimpin meminta Diretktur Sekretariat MSG untuk memproses keanggotaan ULMWP di MSG terhitung 3 bulan sejak pernyataan dibacakan.

Indonesia terus melakukan lobi untuk menghambat keanggotaan ULMWP di MSG melalui DC MSG. Mereka membawa delegasi DC MSG dan sejumlah staf 4 kali ke Jakarta tanpa agenda yang jelas. Akibatnya sejak Februari 2018 hingga Agutus 2023 proses keanggota ULMWP di MSG digantung.

Pada Maret hingga April 2018, ULMWP menggalang dukungan solidaritas untuk bencana alam di PNG.

Sumbangan dana langsung diantar kepada pemerintah oleh Markus Haluk dan Mama Yosepa Alomang, kemudian didampingi oleh Vani Kogoya dan Nicson Uisur.

Pada April 2018, setelah pertemuan anggota negara-negara persemakmuran UK, Menteri Luar Negeri (Menlu) Vanuatu, Ralph Regenvanu dengan Ketua Eksekutif ULMWP, Benny Wenda menandatangani kerja sama, penggunaan protokol Vanuatu untuk menggalang dukungan loby diplomasi.

Pada April 2018, Benny Wenda mengeluarkan surat pemecatan kepada Octovianus Mote. Akibatnya dalam kerja-kerja loby dan diplomasinya sebagai wakil ketua eksekutif ULMWP tidak laksanakan. NFRPB sebagai pilar pengusung Octovianus Mote tetap mempertahankannya sampai dengan KTT II ULMWP.

Pada September 2018 di Nauru, para pemimpin PIF mememutuskan keterlibatan konstruktif Negara-negara anggota PIF dengan Indonesia. Mereka juga prihatin dengan situasi HAM di Papua dan melanjutkan dialog dengan cara-cara terbuka dan konstruktif.

Pada September 2018, dalam debat sidang umum PBB, 2 negara mengangkat masalah West Papua.

Pada November 2018, dilakukan evaluasi ULMWP di Port Vila, Vanuatu. Dari 6 anggota eksekutif hanya, 2 orang saja (Benny Wenda dan Rex Rumakiek) yang menghadiri evaluasi ULMWP.

Pada Maret 2018, untuk pertama kalinya Legislatif ULMWP menyelenggarakan Sidang Legislatif dan menyetujui program kerja ULMWP dan membentuk Komite Aksi ULMWP. Melalui sidang ini, istilah kepala kantor dirubah menjadi Direktur Eksekutif ULMWP di West Papua.

ULMWP pada 2019

Pada 2019 tidak dilakukan Rapat Kerja ULMWP seperti tahun-tahun sebelumnya. Tetapi program dari tahun 2018 diteruskan dan dikerjakan pada 2019.

Pada Maret 2019 dilakukan Sidang Komite Legislatif di Jayapura. Dalam sidang legislatif memutuskan melanjutkan program kerja eksekutif. Sejumlah program yang disusun oleh biro-biro diakomidir dan disetujui oleh legislatif.

Pada Juli 2019, ULMWP memfasilitasi terbentuknya West Papua Army (WPA). WPA dibentuk, sebagai wadah koordinasi para pemimpin pertahanan dari TPN/OPM, TPNPB, TNPB, dan TRWP.

Pada 11 hingga 15 Agustus 2019, dilaksanakan pertemuan PIF di Tuvalu. Para pemimpin PIF, seperti sebelumnya tetap menyampaikan keprihatinan atas situasi HAM di West Papua. Mereka meminta kunjungan Komisi Tinggi Dewan HAM PBB ke West Papua.

Selama Agustus hingga September 2019, terjadi aksi perlawanan rakyat West Papua melawan rasisme Indonesia terhadap orang Papua. Hampir semua kota di West Papua rakyat turun aksi. Demikian juga aksi solidaritas di sejumlah kota di Indonesia dan internasional.

Menyikapi aksi massa rakyat Papua, Presiden Indonesia Joko Widodo bersedia berdialog dengan kelompok pro refrensum. Ketua eksekutif ULMWP, Benny Wenda menyampaikan 4 syarat berunding. Tidak ada komunikasi nyata. Momentum ini terlewat dan dimanfaatkan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) dengan memfasilitasi 61 orang kelompok LMA pro NKRI.

Pada September 2019, pada debat sidang umum PBB, 1 Negara mengangkat masalah West Papua.

Pada pertengahan Desember, di Naerobi Kenya Afrika Caribea dan Pacifik (ACP) yang beranggotakan 79 Negara melakukan pertemuan. Para pemimpin ACP menyerukan semua pihak untuk melindungi dan menegakan HAM dan bekerja untuk mengatasi akar penyebab konflik dengan damai dan mendorong Indonesia dan Komisi Tinggi PBB bidang HAM memberikan laporan berdasarkan tentang situasi HAM sebelum pertemuan PIF berikutnya pada 2020.

Pada akhir Desember 2019, evaluasi ULMWP di Port Moresby PNG. Setelah evaluasi dilakukan Konfrensi Tingkat Tinggi Luar Biasa (KTTLB) I tetapi NFRPB menolak KTTLB I ini. Melalui KTTLB, status kepengurusan di tingkatkan dimana sebutan ketua ditingkatkan menjadi presiden dan seterusnya, demikian juga sebutan biro ditingkatkan menjadi departemen.

ULMWP pada 2020

Program kerja dari 2019 hendak dikerjakan pada 2020 tetapi karena pandemik Covid-19, agenda loby dan diplomasi tidak berjalan. Sejumlah forum reginional Melanesia, Pacifik, ACP juga tidak ada pertemuan.

Pada pertengahan November 2020 di Jayapura, West Papua, dilaksanakan Sidang Komite Legislatif ULMWP. Melalui sidang Komite Legislatif, tanpa adanya draf materi Undang-Undang, pimpinan legislatif menetapkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) ULMWP.

Beberapa hari kemudian, di Jayapura West Papua telah dibentuk Panitia KTT II ULMWP dan Panitia Khusus (Pansus) ULMWP. Setelah Pansus melaksanakan pertemuan pararel membahas draf UUDS, pada 28 November 2020 melalui KTTLB II pimpinan Legislatif menetapkan rancangan UUDS, memperpanjang kepengurusan pemerintahan ULMWP dan memperpanjang kerja Pansus Undang-Undang Turunan.

Pada 1 Desember 2020, Benny Wenda, selaku Presiden Eksekutif ULMWP mengumumkan Pemerintahan Sementara ULMWP secara sepihak tanpa diketahui oleh anggota eksekutif yang lain dan pimpinan Komite Legislatif dan Yudikatif ULMWP. Pada saat yang sama juga mengumumkan diri sebagai, Presiden Sementara.

ULMWP pada 2021

Masih pandemi Covid-19, agenda program kerja tidak jalan baik di West Papua dan luar negeri. Pertemuan dimaksimalkan melalui pertemuan zoom saja.

Pada Mei 2021, Presiden Eksekutif ULMWP, Benny Wenda mengumumkan Matias Wenda sebagai Panglima West Papua Army (WPA).

Di tengah situasi pandemi, Pemerintah Kolonial Indonesia memaksakan perpanjangan Otsus Jilid II. Terjadi aksi protes penolakan dengan mobilisasi rakyat yang dimotori oleh Petisi Rakyat Papua (PRP).

Pada Mei 2021, Victor Yeimo ditangkap oleh Tim Cartenz Damai di Jayapura West papua. Pada November 2021, diluncurkan Green State Vision di Norwegia. dan pada September 2021, 1 Negara mengangkat masalah West Papua dalam Debat Sidang Umum PBB.

ULMWP pada 2022

Setelah Covid-19, situasi mulai normal. Presiden Eksekutif Benny Wenda untuk pertama kalinya ke Melanesia, khususnya di Vanuatu.

Di West Papua, PRP mulai mengorganisir aksi tolak Pemekaran Provinsi di sejumlah wilayah di West Papua. Aparat Kolonial Indonesia meresponnya represif.

Pada Juni Penjajakan Jenewa I tentang perlu tidaknya negosiasi mulai dilakukan di Jenewa, Swiss. Pada Agustus 2022 Penjajakan Jenewa II dilakukan dimana mulai mucul pentingnya Jeda Kemanusiaan di West Papua. Pada November 2022, Penjajakan Jenewa III dilakukan, dimana para pihak menandatangani Nota Jeda Kemanusiaan di salah satu wilayah (Maybrat) di West Papua.

Pada September 2022, satu Negara mengangkat masalah West Papua dalam debat sidang umum PBB.

Pada awal Desember 2022, Sekjen Dewan Gereja Sedunia, Dr. Peter Proove sebagai salah satu fasilitator pertemuan Tim Jeda Kemanusiaan, mengunjungi West Papua dan bertemu sejumlah pihak.

Pada pertengahan Desember 2022, Panitia telah menginisiasi Pra KTT ULMWP di Jayapura West Papua. Para pihak yang hadir penuh antusias menyampaikan pandangan, keprihatinan tetapi juga harapan serta rekomendasi konstruktif tentang penyelamatan ULMWP sebagai rumah bersama.

ULMWP pada 2023

Pada awal Februari 2023, Komnas HAM secara sepihak menarik diri dari kesepakatan Jeda Kemanusiaan.

Pada pertengahan Februari 2023 penyanderaan Pilot Susi air oleh Panglima Kodap III Ndugama, Bgrigadir Jenderal Egianus Kogeya.

Pada pertengahan Februari hingga awal April 2023, 6 orang melakukan kunjungan dan perjalanan Melanesia dengan misi, loby keanggotaan ULMWP di MSG dan persiapan pelaksanaan KTT II ULMWP. Pada waktu yang bersamaan Presiden Eksekutif ULMWP  Benny Wenda melakukan tour loby di Melanesia dengan misi yang sama.

Pada 23 hingga 24 Agustus 2023 pertemuan para pemimpin MSG di Port Vila, Vanuatu. Keanggotaan ULMWP di MSG ditunda. Para pemimpin MSG memberikan waktu selama 10 bulan, kepada Indonesia untuk mengijinkan Komisi Tinggi HAM PBB ke West Papua.

Pada 22, 26 Agustus hingga 3 September 2023, KTT II ULMWP dilaksanakan. Melalui KTT II ULMWP memutuskan, mentapkan dan mengesahkan UUD 2023 ULMWP, mendemisionerkan kepengurusan ULMWP 2017-2023, mengangkat dan menetapkan kepemimpinan baru ULMWP periode 2023-2028 dan program kerja.

Pada 10 hingga 12 November 2023, dilakukan Pra Rapat Kerja ULMWP. Melalui Raker, mempertajam 8 klaster program kerja dan sejumlah hal strategis lainnya.

Pada 20 November 2023 dilaksanakan diskusi bersama tentang penguatan ULMWP yang diinisasi oleh forum netral.

Pada 20 November 2023, Kongres I Pemerintahan Sementara yang diinisiasi oleh Buctar Tabuni dan pengikutnya. Kongres ini secara legal formal ULMWP merupakan inkonstitusional.

Pada akhir Desember 2023, pelaksanaan Rapat Kerja ULMWP untuk periode 2023-2028.

Bagaimana ULMWP ke Depan

Pertama: ULMWP tetap dirawat dan dipelihara sebagai wadah koordinasi persatuan nasional Papua yang terdiri dari orang Papua di West Papua, di luar negeri, dan pertahanan.

Kedua: Ke depan dilakukan pertemuan secara kontinyu serta membenahi koordinasi serta komunikasi dengan internal organisasi ULMWP dan organisasi pendiri ULMWP, organisasi pendukung, kelompok LSM, para pimpinan gereja, akademisi, mahasiswa, tokoh adat, dan agama di Papua.

Ketiga: Dilakukan koordinasi dan konsolidasi secara kontinyu dengan kelompok pendukung Papua di Indonesia khususnya Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP), para akademisi, mahasiswa, dan NGO di Jakarta.

Keempat: Koordinasi itensif dengan berbagai pihak di Regional Melanesia, Pasifik dan dunia internasional dalam rangka mendukung perjuangan ULMWP untuk perjuangan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa West Papua.

Kelima: Mohon dukungan doa dan partisipasi secara langsung dalam kepemimpinan kami 2023-2028. Jangan bertanya apa yang saya dapatkan atau kami dapatkan dari ULMWP tetapi bertanya pada diri masing-masing apa yang kami bisa berikan, kerjakan melalui ULMWP untuk selamatkan orang Papua yang sisa ini sebelum habis dibinasakan oleh pemerintah kolonial Indonesia.

Penutup

Demikian kilas balik ULMWP selama 9 tahun ini dapat kami sampaikan. Selamat memperingati 9 tahun HUT ULMWP ke-9 pada 6 Desember 2023. Merefleksikan perjalanan 62 tahun bangsa Papua dan 9 tahun bersama ULMWP, hanya satu kalimat yang saya bisa ungkapkan “Tuhanlah sesungguhnya pemilik dan nahkoda utama ULMWP. Kami hanya berserah padda-Mu.”

Jayapura, West Papua, 6 Desember 2023

***

Catatan: Ini merupakan tulisan kilas balik United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sejak didirikan pada 6 Desember 2014 di Saralana, Port Vila, Vanuatu, saat ini, hingga bagaimana ke depan. Atas permintaan penulis kami menyunting dan menerbitkannya kembali untuk kepentingan pendidikan dan propaganda.