ULMWP sudah ‘Mati’: Tugas kita Membangun Persatuan yang Baru

Kesadaran akan pentingnya “persatuan Nasional” adalah pijakan awal atau basis pikiran yang meyakini kebenaran fundamental sebagai sebuah syarat terwujudnya cita-cita sejati Papua Merdeka (Pembebasan Nasional). Disinilah titik letak ilmu pengetahuan sejati dalam perjuangan pembebasan nasional di seluruh dunia yang tidak terbantahkan.

Negri-ngeri kolonial dan semi kolonial di belahan dunia manapun telah mempraktikkan ini dalam menghadapi dominasi imperialisme dan kolonialisme sebagai syarat objektif dalam perjuangan mengusir penjajah dan membangun tatanan masyarakat yang baru. Begitu juga di Papua hari ini.

Sayangnya, di Papua belum ada kesadaran yang lahir dari situasi objektif yang mendorong terbentuknya persatuan nasional.

Hal ini dapat dibuktikan dengan hal-ihwal munculnya United Liberation Movement For West Papua yang terbentuk pada bulan November 2014 lalu. Tentu saja kehadiran ULMWP merupakan desakan oleh negara-negara Melanesia di Pasifik yang tergabung dalam Melanesia Spirhead Group (MSG) guna menjawab proposal keanggotaan guna mendorong hak Penentuan nasib sendiri yang di usulkan oleh gerakan Pembebasan nasional Papua, sebagai respon.

Artinya, terkonsolidasinya gerakan perlawanan dalam ULMWP merupakan faktor dari luar (eksternal) yang mempengaruhi (internal) gerakan guna membangun front aliansi yang permanen, diluar dari kesadaran objektif gerakan yang matang dalam konsolidasi-konsolidasi demokratik.

Hingga saat ini, ULMWP sebagai wadah Persatuan demokratik yang di bangun sejak enam tahun yang lalu telah di hancurkan oleh ambisi ingin menguasai kelompok yang lain. Gerakan persatuan yang di harapkan dapat menampung semua oraganisasi, mendorong berbagai macam isu secara bersama dan memperjuangkan hak-hak demokratik rakyat Papua dalam tahapan awal membangun bangsa Papua (West Papua) merdeka, telah ‘MATI’.  Kematian gerakan  persatuan Nasional ini di tandai degan lonceng Deklarasi Pemerintahan West Papua sebagai Pemerintahan transisi oleh Benny Wenda pada 1 Desember 2020, dan mengklaim dirinya presiden sementara West Papua.

Tentu saja, Benny Wenda tidak sendirian. Dibalik dari semua aktifitas politiknya ada aktor Intelektual yang menjadi mesin pemikir (Ideolog), tidak lain tidak bukan Sem Karoba Cs. Selain itu, Juga didukung oleh toko agamawan, akademisi serta kelompok fanatisme yang kabur degan realitas perjuangan serta jalan keluar yang tepat.

Mereka-mereka inilah yang menjadi otak dibalik hancurnya persatuan dalam ULMWP. Yah, mereka yang kami sebut kaum ‘Oportunis’ yang hanya memanfaatkan gerakan perjuangan pembebasan nasional di Papua guna mendorong kepentingan mereka.
Sejak di deklarasikanya pemerintahan transisi oleh Benny Wenda sejak itu juga ULMWP secara sadar mereka menurunkan derajat perjuangan. Secara sadar mereka menarik mundur 1001 langkah ke belakang dengan menempatkan posisi yang sama tinggi sama rendah dengan pemerintahan Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) dibawah pimpinan Forkorus Yaboisembut, Melanesia Barat dibawa pimpinan Septi Mamborai Paiki, Republik West Papua New Guinea (RWPNG) dibawah pimpinan Maikel Kareth dll.
Peristiwa Ini bukan sebuah tragedi melainkan paling drama paling terburuk dalam sejarah perjuangan pembebasan nasional West Papua yang di dipertontonkan kepada kita. Apa yang terjadi dalam tubuh gerakan persatuan ini tidak terlepas dari watak kelompok tua yang cenderung anti-kritik birokratis, anti-demokrasi, primordialisme–kesukuan yang menghambat kemajuan gerakan.
Watak ingin menguasai kelompok lain merupakan karakter yang jauh hari terbentuk sebelum adanya wadah persatuan itu.

Penyakit ini lah yang menjadi janin dari perpecahan dalam tubuh gerakan itu. Selain itu, cara pandang kelompok tua dan kelompok muda dalam melihat realitas penindasan dan jalan keluar serta metode perjuangan yang jauh berbedah. Dari sini, kita bisa lihat ada jurang yang panjang antara kelompok tua dan kelompok muda dalam menempatkan strategi dan taktik (stratak) perjuangan.

Dari dinamika berjalanya ULMWP yang catat sejak dibentuk, memunculkan kesadaran baru bahwa pentingnya persatuan yang demokratik degan struktur perlawanan yang terorganisir.
Dari situasi ini, muncul pertanyaan baru bagi semua gerakan perlawanan rakyat Papua yang berbasis di Papua, apa tugas mendesak gerakan perlawanan rakyat Papua hari ini? Apakah membangun persatuan yang baru atau tunduk dibawah rezim birokratis yang baru saja lahir?
Untuk menjawab pertanyaan ini, sebelum itu semua komponen gerakan harus menyatakan sikap yang tegas terhadap terbentuknya deklarasi pemerintahan transisi Benny Wenda, dan melakukan konsolidasi nasional di seluruh tanah air guna membangun wadah persatuan baru yang demokratik, anti-kolonialisme, imperialisme serta menjunjung tinggi kebebasan propaganda.