Gerakan Mahasiswa Fakfak Menolak Otsus Papua Jilid II dan Sikap LMA Fakfak

PERNYATAAN SIKAP

GERAKAN MAHASISWA FAKFAK (GEMAFA)

DI JAYAPURA

Jayapura, 25 Oktober 2021

Sejak diberlakukannya Undang-undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 dan berakhir pada November Tahun 2021 telah memberikan bukti nyata bahwa Orang Asli Papua masih tinggal dalam kemiskinan, pengangguran, diskriminasi, rasisme, pelanggaran HAM yang terus berlangsung hingga saat ini dan tidak ada penyelesaian juga pertanggung jawaban dari pemerintah Indonesia.

Keberhasilan Otsus jangan diputar balik faktanya, merujuk pada kalimat “kekhususan terhadap Orang Asli Papua” semenjak 2001 sampai dengan saat ini OAP tidak menikmatinya. Kenikmatan Otsus tersebut diberbagai aspek ekonomi, politik, sosial dan budaya hanya ada pada elit-elit borjuis lokal Papua dan Pusat, sesungguhnya tidak ada kebeperpihakan penuh terhadap masyarakat asli Papua.

Menyimak seruan penggalangan petisi mendukung keberlanjutan Otsus jillid II dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Lembaga Masyarakat Adat Mbaham Matta Fakfak “Otsus sudah 20 tahun berlangsung di tanah Papua. Banyak pemekaran daerah yang sudah terjadi baik dari kampung, Distrik, Kabupaten/Kota hingga Provinsi. Bukti konkrit dari pemberlakuan Papua sebagai Daerah Otonomi Khusus kini sudah dirasakannya itu mulai dari kepala kampung hingga Gubernur adalah orang asli Papua, pendidikan gratis, kesehatan gratis serta pembangunan Infrastruktur yang lebih memadai. Dengan adanya Otsus, masyarakat Papua mulai bangkit untuk sejajar dengan bangsa lainnya sebagai orang Papua. Otsus itu kita punya, mari kita dukung dan kawal untuk pebangunan Papua yang makmur dan sejahtera”.

Lembaga Masyarakat Adat Fakfak sempat angkat bicara terkait penambahan CPNS 104 nama yang dianggap tidak memihak kepada OAP trus kenapa hari ini LMA sendiri juga yang mengakui OTSUS SUKSES…??? Dari contoh ini bisa membuktikan bahwa LMA digiring untuk memenangkan kepentingan kelompok tertentu dan oknum-oknum yang lebih memilih Jabatan dan Rupiah dari pada menjaga Jati Diri.

Menanggapi hal ini, Gemafa menilai bahwa seruan tersebut mengelabui realita penindasan yang terjadi selama ini diseluruh tanah Papua dan khususnya untuk Kabupaten Fakfak adalah fakta pembohongan publik yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Lembaga Masyarakat Adat Mbaham Matta. Pemekaran daerah mulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kampung tidak melibatkan Orang Asli Papua secara penuh dalam mengambil kebijakan dan menyusun program-progam berdasarakan karakteristik VII wilayah Adat Papua yang dimana masih diakomodir oleh kepentingan Pemerintah Pusat.

Bicara mengenai Pendidikan Gratis berarti bicara soal Sumber Daya Manusia dan fasilitas penunjang. Tetapi realita yang terjadi semenjak pemberlakuan Otsus hingga hari ini belum ada yang gratis, dari Paud hingga Perguruan Tinggi masih dipersulit dengan administrasi yang secara tidak langsung adalah menggunakan biaya dan itu bukti kalau pendidikan itu tidak gratis. Daerah Fakfak sendiri untuk penunjang pendidikan seperti Sekolah, Asrama, Tenaga Pengajar ini semua tidak diperhatikan penuh. Asrama Mahasiswa disetiap kota studi dan untuk Jayapura semenjak 2014 hingga saat ini masih tinggal begitu saja tanpa atap, pintu dan jendela (rusak total). Untuk memasuki perguruan tinggi masih harus dipersulit contoh kongkrit yang terjadi di Fakfak, salah seorang anak yang sudah mendaftar di Poltekes Fakfak dan sudah memenuhi administrasi namun dikatakan tidak lulus dengan alasan tinggi badan tidak mencapai rata-rata.

Berbicara tentang kesehatan gratis bertolak belakang dari realita yang terjadi selama ini diakibatkan kurangnya fasilitas yang memadai sehingga membuat banyak orang memilih lari ke rumah sakit swasta maka akan membutuhkan biaya yang besar. Salah satu contoh kita bandingkan RSUD Fakfak dan Rumah Sakit MISI Seberang, lebih banyak masyarakat memilih ke Rumah Sakit MISI karena masalah mutu dari kesehatan terjamin. Pertanyaannya kalau yang gratis mutunya dikesampingkan maka apa yang harus dibanggakan..? Bagi kami kesimpulannya kesehatan di Kabupaten Fakfak tidak ada yang gratis.

Berbicara tentang kesehatan gratis harus melalui kajian jangan LMA asal mengklaim untuk memenangkan gagasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kesehatan gratis disekitaran kota saja sudah repot apalagi kita bicara kesehatan gratis ditingkat kampung-kampung terpencil akan lebih jauh dari harapan gratis itu jadi LMA jangan asal bunyi karena difasilitasi tetapi harus berdasarkan .

Di Fakfak yang selama ini dibangun dari Kota ke Kampung dan yang lebih menonjol adalah dibagian kota, apakah ini yang dimaksud dengan Pembangunan yang Memadai ?

Kabupaten Tertua di Papua, dan selama 20 Tahun adanya Otsus diberlakukan Kabupaten Fakfak tidak ada kemajuan diberbagai aspek. Hak-hak dasar masyarakat adat Mbaham Matta dibekukan hanya untuk melancarkan kepentingan Pemerintah Pusat. Dari Karas Pulau Tiga, Tomage sampai Wamosan dikuasai oleh pemerintahan kecil dibawah kendali raja-raja yang adalah peninggalan kerajaan Tidore dan itu digunakan hingga sekarang menjadi legitimasi memperkuat kepentingan pemerintah Pusat bahkan elit-elit global merekayasa fakta sejarah dan realitas yang terjadi semenjak Papua di Aneksasi secara paksa melalui TRIKORA hingga datangnya Otonomi Khusus justru makin melebar penindasan terhadap Orang Asli Papua.

Kendati LMA ini dikuasai oleh oknum-oknum yang mengklaim suara masyarakat demi kepentingan uang dan jabatan. Terbukti seruan yang dikeluarkan itu tidak sesuai dengan fakta dilapangan. Yang dikatakan pendidikan gratis, kesehatan gratis, pemekaran dan dikatakan masyarakat Papua mulai bangkit. Gratis, pemekaran dan bangkit, ini hanya dimiliki oleh segelintir oknum-oknum tertentu yang bangkit untuk menguasai semua Lini kehidupan OAP beserta SDA-nya. Bicara soal gratisnya pendidikan, sekolah negeri mana yang terima murid tanpa biaya administrasi dan lain-lain, begitu juga biaya pengobatan mana yang gratis. Semua itu dipersulit melalui berbagai program-program tambahan yang secara tidak langsung itu mengeluarkan biaya ketika dihitung totalnya berjumlah besar.

Dengan menjaga keutuhan hak-hak masyarakat adat, sumber daya alam dan seluruh perjuangan bangsa Papua dari tulang-belulang hingga generasi saat ini. Oleh sebab itu, yang tergabung didalam Gerakan Mahasiswa Fakfak (GEMAFA) di Jayapura menyatakan Sikap Penolakan terhadap Pemerintah Pusat dan Oknum-oknum yang mengatasnamakan Lembaga Masyarakat Adat Mbaham Matta tentang Keberhasilan serta Keberlanjutan Otonomi Khusus Jillid II Kabupaten Fakfak.

GERAKAN MAHASISWA FAKFAK

PERNYATAAN SIKAP PENOLAKAN PETISI OTONOMI KHUSUS JILLID II OLEH LEMBAGA MASYARAKAT ADAT KABUPATEN FAKFAK.

1. Mengutuk keras oknum-oknum LMA (Lembaga Masyarakat Adat) yang mengatasnamakan masyarakat MBAHAM MATTA Kabupaten Fakfak karena tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

2. Bicara adat, bicara jati diri. Jadi jangan jual jati diri hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok. LMA stop mendiskriminasi hak masyarakat adat.

3. MRP Papua Barat harus tegas dan bertanggung jawab dengan petisi mendukung keberlanjutan Otsus jilid II yang digelar oleh lembaga masyarakat adat (LMA) dengan mengatasnamakan seluruh masyarakat adat BAHAM MATTA dari Karas pulau tiga sampai tomage wamosan di Kabupaten Fakfak.

4. Selaku anak adat Mbaham Matta sekaligus mahasiswa Kabupaten Fakfak yang berdomisili di kota studi Jayapura menolak dengan tegas petisi yang di buat oleh LMA di Kabupaten Fakfak tentang keberlanjutan otsus jilid II, karena dilakukan sepihak sehingga dinyatakan tidak sah.

5. Otonomi khusus terbukti gagal, Lembaga Masyarakat Adat stop mempolitisasi Hak-hak Dasar Masyarakat Adat Mbaham Matta dan Orang Asli Papua (OAP) secara umum.