Pernyataan Sikap
Pemuda Adat Mbaham Matta Fakfak dan Gerakan Perjuangan Rakyat Papua (GPRP) Wilayah Fakfak
“Menolak dengan tegas kunjungan dan upaya MRP meloloskan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Fakfak”
Realita bangsa Papua semenjak di aneksasi oleh Indonesia, diberbagai aspek, orang asli Papua telah di eksploitasi baik manusia maupun sumber daya alamnya. Dua puluh tahun undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) diberikan tidak mampu menjawab persoalan dan konflik di Papua, lalu kini Otsus Jilid II telah disetujui dan dilanjutkan sepihak oleh pemerintah Pusat. Rakyat Papua di seluruh tanah Papua tidak menghendaki itu. Hari ini Daerah Otonomi Baru (DOB) sangat jelas dipaksakan dengan tidak memenuhi standar serta syarat-syarat Pemekaran suatu wilayah (provinsi dan kabupaten). Jika pemekaran dilakukan tentu diberbagai aspek dikuasai oleh transmigran dari luar Papua dan ini adalah setingan elit-elit Papua bersama Pemerintah Pusat untuk melanggengkan kepentingan negara atas tanah Papua yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA).
Fakta di lapangan secara khusus wilayah Fakfak, tidak ada indikator keberhasilan dari Otsus jilid I yang di rasakan dan diterima secara utuh oleh masyarakat. Dari sisi politik, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan bahkan pembangunan tidak serta merta masyarakat asli itu menjadi prioritas. Jelas telah gagal Otsus jilid I dan dipaksakan lagi Otsus jilid II adalah kenyataan bahwa Negara Indonesia terus mengupayakan tindak kejahatan terhadap kami Orang Asli Papua. Persoalan-demi persoalan yang terus terjadi hingga tergolong pelanggaran HAM berat di beberapa wilayah di Tanah Papua namun Negara tidak mampu menyelesaikannya. Perampasan lahan dan investasi yang masif terjadi di tanah Papua tak kunjung berhenti, berjuta hektar lahan digarap demi keuntungan negara dan pemodal asing. Rakyat Papua tidak mendapatkan apa-apa? lajunya transmigrasi dari luar Papua di dukung dan diberikan akses bebas, menguasai, mendominasi seluruh kehidupan di Tanah Papua. Rakyat Papua dipaksa untuk menerimanya berdasarkan tekanan, intimidasi dan teror militer.
Pada 01 April 2022 pukul 14.00 WIT dilakukan Dialog & Penjaringan Aspirasi Masyarakat yang di lakukan oleh Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) . bertempat di Lantai 5 Hotel Grand Fakfak. Mewakili Anggota MRP Papua Barat Pokja Adat (Wenand Weripang, S.IP), Anggota MRP Papua Barat Pokja Perempuan (Lusia Imukulata Hegemur S. Sos), dan Wakil Ketua MRP Papua Barat Pokja Agama (Cyrilius Adopak, SE, MM). Dialog dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat Masa Sidang-I Tahun 2022 dengan topik mengangkat isu-isu strategis daerah diantaranya; Pemekaran DOB, Kursi DPRK-DPRP (Otsus), dan Tangkal Radikalisme dan Penyesatan Agama.
Kehadiran MRP-PB merupakan tindak lanjut kepentingan Negara atas Otsus dan DOB. Sehingga melalui dialog yang diusung MRP-PB dengan rangakaian topik berlatarbelakang “Jaga Manusia dan tanah Papua” adalah rekayasa negara untuk merampas dan menindas manusia dan sumber daya alam bangsa Papua. Oleh sebab itu, mewakili seluruh akar rumput, masyarakat asli Pakpak melalui Pemuda Adat Mbaham Matta Fakfak dan Gerakan Perjuangan Rakyat (GPRP) Wilayah Fakfak, West Papua menyatakan sikap tegas:
- Kami Mbaham Matta Fakfak telah dengan Tegas menolak kegiatan Reses Yang di lakukan MRP-PB dalam Ranga Menjaring Aspirasi masyarakat Mabaham, di Hotel Grand Fakfak Guna Membahas program Keberlanjutan Otsus Papua, di diantranya Daerah otonomi baru di Mbaham Matta, DPRK sebab dimana Dewan Adat Mbaham Matta Fakfak telah melakukan Penolakan UU Otsus Papua dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 06 Oktober 2021 di Manokwari.
- Kami Menolak UU No 2 Tahun 2022 tentang Otsus Papua dan segala bentuk Turunan semua prodak/program yang lahir dibawah undang-undang Otsus Papua.
- Menolak dengan tegas Pemekaran Provinsi (Daerah Otonomi Baru) karena bukan kebutuhan rakyat pribumi Papua.
- Menolak semua kepentingan Negara Indonesia di Tanah Papua.
- Segera berikan hak penentuan Nasib Sendiri bagi Bangsa Papua.
Fakfak, 02 April 2022
Penangung jawab:
- Elias Hindom (GPRP Wilayah Fakfak)
Memang ini sangat lucu sekali…salah satu pemaksaan oleh para perakus papua sepihak bersama perakus jakarta hanya sehenak nya saja mengerok dan terus mengerok kekayaan Papua dan terus membuka peluang bagi pendatang untuk memadati tanah papua..kasian sekali kami papua,,makin lama kami musna dengan cara busuk kolonialis.
Kami tolak DOB..tdk membawa dampak baik bagi papua.