Analisa Harian Dualisme Tokoh Papua Dalam Kasus Korupsi LE: Antara Kritis...

Dualisme Tokoh Papua Dalam Kasus Korupsi LE: Antara Kritis dan Pragmatis (Bagian I)

-

Harus diakui bahwa kasus (hukum) “korupsi” yang melilit gubernur Papua, Lukas Enembe telah memantik perhatian publik seantero Papua hingga Indonesia dalam satu bulan terakhir. Hingar bingarnya kasus ini terjadi karena adanya perbedaan persepsi menyangkut terdapatnya dugaan politisasi dan kriminalisasi oleh kalangan pendukung Gubernur Papua. Sementara dipihak penegak hukum dalam kasus ini adalah Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) republik Indonesia memandang kasus itu tak ada kaitan dengan dugaan kriminalisasi maupun politisasi menjelang pemilu 2024 atau karena sentimen perebutan jabatan wakil Gubernur Papua sebagaimana yang dituding oleh kalangan pendukung Gubernur Papua. Menariknya kasus yang sudah memasuki satu bulan ini mengakibatkan polarisasi yang cukup tajam di antara berbagai kalangan rakyat Papua dan para tokoh muda yang ada. Polarisasi tersebut menyebabkan munculnya ketegangan baik di dalam dunia nyata maupun dalam media massa juga di media sosial.

Tulisan ini akan menyoroti polarisasi tersebut yang berimplikasi pada (potensi) dualisme posisi para tokoh Papua, baik tokoh nasionalis Papua merdeka, tokoh agama dan tokoh adat Papua. Selain dualisme tersebut, ada juga sikap pasif yang ditunjukkan oleh para tokoh lainnya atas kasus hukum yang melibatkan orang nomor satu Papua ini. Pun polarisasi tersebut bila diamati secara seksama, maka terkait erat dengan minimnya budaya sikap kritisisme dan dominasi mental pragmatisme yang secara antropologi telah melekat dalam kehidupan orang Papua sejak lama.

Posisi kelompok Nasionalis Papua Merdeka

Kelompok nasionalis Papua supaya jelas akan dibagi menjadi dua. Pertama, adalah kaum nasionalis murni yang tidak memiliki kepentingan apapuan atau jabatan-jabatan di dalam struktur pemerintahan kolonial Indonesia juga di dalam hierarki gereja maupun adat. Kedua, adalah kelompok nasionalis setengah-setengah atau nasionalis yang bernasionalisme ganda, karena mereka memiliki jabatan dalam struktur pemerintahan Indonesia. Untuk kalangan nasionalis ini, masih dapat dikatakan mayoritas masih eksis berdiri pada posisi  kritis dan tegap memandang kasus hukum Gubernur Papua sebagai bagian dari perpanjangan tangan penguasa kolonial Jakarta. Mereka berdiri netral dan jernih melihat masalah antar elit Jakarta dan Papua hari ini.

Buctar Tabuni

Tokoh nasionalis Papua kategori pertama yang secara terbuka menyampaikan pernyataan kritik dan berupa himbauan agar rakyat Papua tidak boleh dikorbankan dalam pusaran konflik pemerintah kolonial Jakarta dan Papua adalah ketua Parlemen Nasional Papua Barat (PNWP) sekaligus ketua komite legislatif ULMWP, Buctar Tabuni. Dalam status facebook yang dipublikasi pada 22 September 2022, ia menyatakan: Jalan hidup berfoya-foya lalu ketika ada masalah datang sandar pada rakyat dan menyuruh rakyat miskin difungsikan sebagai anjing penjaga mengelili rumah dengan alat perang tradisional (panah, tombak) untuk berhadapan dengan TNI-Polri. Saudara Lukas Enembe, Ricky Ham Pagawak dan Omaleng. Segera patuhi pada UU negara Anda sekalian. Jangan Anda sekalian korbankan rakyat miskin untuk membela jabatan, kekuasaan, harta dan kekayaan kalian yang selama ini kalian sedang menikmati. KPK segera tangkap, periksa dan bebaskan kalau tidak terbukti.Tahan dan adili di pengadilan kalau terbukti.”

Status Buctar Tabuni itu menyertakan tiga gambar yakni gambar Lukas Enembe bersama Mendagri Tito Karnavian, dan pose Bupati Timika Eltinus Omaleng dan berikutnya bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak.¹ Pada tanggal 23 September atau sehari sesudahnya, BT sapaan akrabnya, memposting himbauan resmi yang kedua berjudul: “Lukas Enembe diduga Korupsi: Rakyat jangan dikorbankan”. Isi himbauan tersebut lebih kurang menyinggung soal perilaku elit politik Papua khususnya Gubernur Papua agar tidak mengorbankan rakyat Papua demi kepentingan pribadi dan kelompoknya. Tabuni juga mempertanyakan ungkapan kontroversial Lukas Enembe pada beberapa tahun lalu, untuk melepas garuda, melapor PBB bila ada orang Papua mati ditembak mati TNI POLRI dan pernyataan tentang LE sebagai Gubernur terakhir yang semuanya hanya sebatas lip service alias ‘tong kosong bunyi nyaring’. Buctar juga terlihat memposting dengan nada kritis serupa pada seminggu kemudian.

Jefri Wenda

Jefri Wenda adalah salah satu aktivis pro kemerdekaan yang saat ini menjadi juru bicara Petisi Rakyat Papua (PRP) menggantikan Victor Yeimo. Jefri  juga adalah mantan ketua Aliansi Mahasiswa Papua (AMP). Seraya menyinggung persoalan hukum yang menyeret Gubernur Papua  pada tanggal 29 September atau berselang hanya sehari dengan Buctar Tabuni, Jefry menulis di status halaman facebooknya sebagai berikut²: “Semua budak Jakarta di Papua (pejabat negara, gubernur dan bupati) yang mati-matian dukung Otsus dan pemekaran siap dapat tangkap oleh KPK karena dugaan kasus Korupsi. Apa yang sedang direncanakan Jakarta terhadap (mereka) elit politik di Papua? Mari Kita saksikan.” Senada dengan status tersebut, berikutnya pada dihari yang sama ia menulis lagi sebuah opini pendek dengan judul: “Jangan Terjebak dengan Narasi Penguasa, Perlawanan terhadap Elit Papua yang Korup dan Penguasa Jakarta harus (Terus) Dilakukan”. Menurutnya: “benar bahwa kita tidak bisa memisahkan elit-elit Papua yang korup itu dengan penguasa di Jakarta. Mereka merupakan satu-kesatuan yang menjadi beban hidup bagi rakyat Papua dan kedua-duanya harus disingkirkan dengan pemberontakan.” Jefri mengawali bahwa narasi-narasi yang dibangun oleh penguasa Jakarta tentang kemiskinan, rendahnya SDM (kebodohan) dan kurangnya kesejahteraan di Papua diakibatkan oleh elit Papua yang korup, meskipun hal itu dapat dibenarkan, menurut Jefry, tetapi dilain sisi semua itu dilakukan dengan tujuan hanya untuk menyembunyikan watak kolonialisme Jakarta atas (rakyat dan bangsa )Papua. Pandangan kritis Jefri Wenda menunjukkan representase sikap mayoritas kaum muda terpelajar yang progresif yang lahir pada dekade 1990an. Utamanya kader-kader nasionalis muda yang tergembleng di dalam aliansi mahasiswa Papua (AMP) dan juga Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dll.

Yohanes Giay

Yohanes Giay merupakan salah satu aktivis Papua pro kemerdekaan yang juga merupakan kordinator Komunitas Green Papua (Papuan Green Community) sebuah wadah berwawasan ekologi yang berhaluan ekososialisme). Giay sebagai salah satu aktivis muda progresif mempunyai pandangan yang kritis dan tegas menyangkut perilaku korupsi. Pada dinding halaman facebook yang diunggah pada tanggal 13 September 2022 ia menulis³: “ Indonesia ? Negara mana punya pejabat yang korupsi itu? Korupsi adalah budaya penindas, rakyat Papua tidak boleh berjuang untuk seorang pengkhianat dan koruptor. Papua merdeka yang kita perjuangkan adalah Papua yang anti terhadap tindakan korupsi dan budaya penindas lainnya. Masa depan rakyat tidak ada dipundak elit politik yang korup dan tunduk di bawah (kaki) kolonial. Rakyat Pejuanglah penentu revolusi”.

Yohanes juga melanjutkan dalam unggahan berikutnya: “leluhur kami di tanah Papua Barat tidak pernah melakukan praktek korupsi. Kami justeru mempraktekkan budaya transparan: mengisi hasil hasil kebun dalam noken yang bisa dilihat oleh siapa saja, membawa alat buruan seperti anak panah secara terbuka, mengambil keputusan  secara demokrasi kolektif (minus kesetaraan gender di beberapa wilayah).Nilai-nilai kehidupan yang baik dihilangkan bersamaan dengan penghancuran struktur masyarakat adat (baca:penaklukan). Praktek korupsi merupakan budaya kolonial Indonesia, dampak pembangunan ekonomi kapitalisme yang monopolistik.”

Selain itu, pada tanggal 22 september Giay membagikan postingan tahun 2019 yang berisi video pernyataan sikap Aliansi Mahasiswa Papua di asrama Kamasan 3 Surabaya saat terjadi ujaran rasialisme ORMAS Indonesia terhadap mahasiswa Papua. Dalam postingan singkatnya, Yohanes menulis: “2019 kami ajak Lukas Enembe lepas garuda di depan Asrama Kamasan 3 Surabaya. Tapi trapapa kau lebih percaya garudamu itu? Tulisan referendum is solution dan lepas Garuda masih menghiasi asrama”.

Philipus Robaha

Robaha merupakan salah satu aktivis solidaritas nasional mahasiswa Papua (SONAMAPPA). Ia adalah salah satu aktivis muda murni kiri yang paling getol berdiri di depan memperjuangkan pembebasan nasional bagi rakyat Papua dari penjajahan Indonesia. Ia sudah sejak lama malang melintang sejak dari status mahasiswa hingga menjadi pemuda jalanan karena panggilan nurani akan penderitaan bangsa dan rakyatnya. Ipus, sapaannya, menjadi salah satu dari sangat sedikit pemuda Papua yang memberikan kritikan tajam pada Gubernur Lukas Enembe jauh sebelum ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi. Bila dilihat, setidaknya Ia telah menulis 2 (dua) analisa harian dalam rubrik opini pada media laolaopapua.com.⁴̛⁵ Analisa pertama berjudul: “Gubernur Papua Pengkhianat Rakyat Papua”. Kedua  berjudul “Tabrak Hukum Kenapa KPK Tetapkan LE sebagai Tersangka Korupsi?”. Kedua artikel tersebut membahas kritik dan posisi sikapnya atas perilaku dan kasus korupsi yang melibatkan gubernur Papua. Pada tulisan pertama Robaha menguraikan panjang lebar mengenai sikap Gubernur Lukas Enembe yang tidak berani tetapi justeru kerap membohongi rakyat Papua dan berbalik mendukung layaknya suksesor semua kebijakan Jakarta.

Lukas Enembe yang dipuji rakyat  hanya jago bersilang pendapat dengan Jakarta di media massa tapi dia tidak berani melepaskan pin garuda di dada sebagaimana Elieser Jan Bonay, Gubernur Papua pertama (1963-1964). Bahkan bagi saya, Enembe tidak punya kekuatan untuk melawan Jakarta hingga ronde terakhirnya sebagai gubernur. Kenapa bisa? Ada teori kekuasaan yang menjelaskan bahwa pihak penguasa (kekuasaan) punya kuasa untuk atau dapat merubah manusia yang awalnya kritis menjadi budak. Dan itulah yang terjadi kepada Lukas Enembe. Dia awalnya dinilai seperti seekor singa oleh rakyat, kini terlihat seperti tikus basah. Awalnya menolak pemekaran DOB,tapi kini dirinya mendukung DOB. Bahkan meminta tujuh (7) propinsi sesuai tujuh wilayah adat di tanah Papua. Sikap Enembe yang tidak konsisten menolak DOB, melainkan maju mundur macam suntung itu, ada sebabnya. Penyebabnya adalah dalam bekerja sebagai pejabat publik di tanah ini, ia dan juga para elit politik Papua lainnya tidak bekerja dengan jujur dan tidak takut Tuhan sebagai yang dinubuatakan oleh Pdt. Isac Samuel Kijne, peletak peradaban baru bagi orang Papua. Bahwa, “Barang siapa bekerja dengan jujur dan dengar-dengaran serta takut akan Tuhan, ia akan berjalan dari tanda heran yang satu ke tanda heran lainnya”.

Selanjutnya Robaha pun berkesimpulan: “Jadi Lukas Enembe yang awalnya menolak pemekaran DOB berubah menjadi mendukung alias penghianat rakyat. Karena tidak bekerja dengan jujur dan dengar-dengaran serta tidak takut akan Tuhan sebagaimana yang dinubuatkan Pdt. Isac Samuel Kijne. Sehingga dia (Enembe) kemungkinan tidak akan berpindah dari tanda heran yang satu ke tanda heran yang lainnya. Melainkan dia hanya dapat lolos dari jebakan yang satu ke jebakan yang lain dengan cara menghianati suara rakyat. Dan hal itu hanya akan bertahan selama kekuasaannya di wilayah masih kuat. Setelah kekuasannya menipis, dia akan ditangkap KPK sebagaimana Barnabas Suebu. Karena bayaran yang setimpal bagi penghianat adalah dipenjarakan, dan Suebu telah merasakannya. Semoga Lukas Enembe juga.”

Pada tulisan kedua, Ipus menguraikan mengapa Gubernur Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka meskipun cacat hukum. Menurutnya: “Jawaban saya yang pertama adalah; kitong tahu bersama bahwa Indonesia adalah negara di dunia yang lazim melakukan praktek politik dan hukum diluar theory politik dan hukum alias latihan lain main lain. Kedua, penetapan Lukas Enembe sebagai tersangka korupsi oleh KPK diluar mekanisme hukum, bukanlah langka kriminalisasi atau politisasi sebagaimana yang disebarluaskan pembela LE, tapi lebih dari itu. Negara hendak menegaskan bahwa hukum negara Indonesia di Papua lebih tinggi dari rakyat Papua. Ini adalah watak kolonilisme yang perlu disadari orang Papua terutama mereka yang menjilat di bawah ketiak. Ketiga, ini adalah siasat negara untuk menangkap kepala-kepala daerah di Papua untuk cuci tangan atas kegagalan pembangunan di Papua. Untuk sampai pada tahapan cuci tangan, negara melalui KPK mengirim sinyal kepada para Bupati dan Wali Kota dan para pejabat Papua di Papua dan Papua Barat, melalui persangkaan korupsi yang dituduhkan kepada Lukas Enembe. Melalui persangkaan korupsi kepada Lukas Enembe, Negara hendak mengatakan bahwa pejabat Papua sekelas Enembe yang dilindungi Gurita Cikeas dapat kami tetapkan sebagai tersangka sebelum diperiksa, apa lagi dengan kalian yang kecil-kecil di bawahnya. Jadi jangan macam-macam terhadap kebijakan kolonialisme Jakarta untuk Papua, terutama terkait daerah otonomi baru di Papua dan proyek kapitalisasi di bumi cenderawasih. Keempat, penetapan Lukas Enembe sebagai tersangka korupsi oleh KPK yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah siasat Jakarta untuk dapat memenangkan diplomasi luar negeri Indonesia, atas kritik masyarakat internasional yang menyoroti konflik antara masyarakat pribumi Papua dengan negara yang dimandatkan oleh PBB melalui resolusi 2504 dan perjanjian Roma 30 September 1962 untuk membangun Papua. Bagian ini sebenarnya tidak ingin saya singgung di sini karena hanya orang Papua yang tidak tahu sejarah politik masyarakat Papua dan tidak tahu diri siapa dia dan siapa sebenarnya Indonesia di Papua yang tidak tahu bagian ini.”

Alm. Leoni Tanggahma

Almarhumah Leoni Tanggahma adalah salah satu aktivis pro kemerdekaan yang hidup lama di luar negeri. Ia mendapatkan mandat sebagai diplomat Papua di Luar negeri pada tahun 2011 dalam konferensi perdamaian Papua. Beliau sehari sebelum meninggal menitip pesan singkat penuh makna.⁶ Harus Lawan NKRI bukan untuk Enembe, tetapi untuk Papua merdeka”. Tanggahma meninggalkan standing position yang amat jelas, bahwa bangsa Papua harus lawan NKRI untuk Papua merdeka. Bukan untuk Lukas Enembe. Pesan ini penting diterjemahkan secara lebih luas dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh semua tokoh nasionalis Papua bersama –sama  rakyat Papua.

Jeffry Pagawak

Jefri Pagawak adalah salah satu eksil Papua merdeka yang hidup di teritori Papua Nugini. Pagawak sering mengklaim diri sebagai ketua Organisasi Papua Merdeka- Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (OPM-TPNPB). Dalam status unggahannya per 12 September 2022, Ia menegaskan⁷: “Papua Merdeka akan Hidup dan Tetap akan Hidup. Papua Merdeka tidak akan bergantung dengan Otsus dan DOB. Otsus dan DOB adalah penghambat yang harus dilawan. Iman Politik kita jangan tergantung pada tantangan Otsus dan DOB bahkan isu-isu penangkapan elit politik Papua seperti RHP, Omaleng, Enembe dll. Biarkan mereka juga menerima apa yang mereka tabur selama ini bersama kolonial biadab. Kita punya hak untuk merdeka dan berdaulat dari kolonial NKRI dan kapitalis internasional.”

Bersambung..

Sumber

  1. Status Facebook Buctar Tabuni, tanggal 22 September 2022. (Diakses pada 09 Oktober 2022).
  2. Status Facebook Jefry Wenda, tanggal 29 September 2022. (Diakses pada 09 Oktober 2022).
  3. Status Facebook Giay Yohanes, tanggal 13 September 2022. (diakses pada 09 Oktober 2022).
  4. Philipus Robaha, 2022. Gubernur Papua Penghianat Rakyat Papua. (Diakses dari: http:laolaopapua.com pada 10 Oktober 2022).
  5. Philipus Robaha. 2022. Tabrak Hukum, Kenapa KPK Tetapkan LE Sebagai Tersangka Korupsi? (Diakses dari http: laolaopapua.com)
  6. Status facebook Leoni Tanggahma, tanggal 7 Oktober 2022. ( Diakses pada 10 Oktober 2022)
  7. Status Facebook Jefri Bomanak, tanggal 12 September 2022. (Diakses pada 10 Oktober 2022)

 

Benyamin Lagowan
Penulis adalah Kordinator Asosiasi Mahasiswa dan Pemuda Lapago di Petisi Rakyat Papua

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Kirim Donasi

Terbaru

Pemerintahan Indonesia di Papua Ilegal dan Cacat Hukum

Wilayah Papua berdasarkan Hukum Internasional maupun hukum indonesia tidak...

Film The Woman King: Mari Kita Belajar Dari Prajurit Perempuan di Afrika

Pengantar Kesetaraan gender adalah pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak diskriminasi berdasarkan identitas gender mereka yang bersifat kodrati. Isu ini...

Perdebatkan Persatuan: Berikut Surat Terbuka AMP dan Tanggapan KNPB Tahun 2011

Kami terbitkan kembali Surat Terbuka Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) melalui Biro Politik Pusat, Laila Kenakhe alias Heni Lani menanggapi...

Burung pun Tak Ada Lagi: Buku Penting Pahami Perempuan Papua

Buku Burung Pun Tak Ada Lagi adalah hasil penelitian dari Papuan Women's Working Group (PWG) dan Asia Justice and...

Sebuah Cara Hadapi Siasat Pecah Belah di Papua

Latar Belakang Hari-hari ini sentimen perpecahan berdasarkan wilayah dan suku kian memuncak. Hal itu tidak terjadi begitu saja. Tetapi, didukung...

Rubrikasi

Konten TerkaitRELATED
Rekomendasi Bacaan