Lagi-lagi urusan negara lain lebih menjadi prioritas ketimbang urusan negaranya sendiri, pemerintah Indonesia melalui Presiden Jokowi memberikan simpati terhadap rakyat Myanmar yang tewas akibat bentrokan dengan polisi di beberapa kota di Myanmar. Diketahui peristiwa tersebut telah menewaskan 261 warga sipil.
Rasa peduli serta kemanusiaan bukanlah sesuatu yang dikritisi melainkan ketidakadilan selama ini. Dalam banyak kasus, Pemerintah Indonesia menunjukan kepedulian yang luar biasa kepada dunia internasional, terutama Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Israel terhadap Palestina, Cina terhadap Muslim Uighur, diskriminasi negara-negara Eropa dan Amerika terhadap warga Muslim disana, hingga belakangan sering mengkritisi pemerintah sipil Myanmar atas diskriminasi terhadap Muslim Rohingya. Perhatian seperti ini tendensius dan sangat tidak adil, terutama bagi rakyat Papua yang menyaksikannya. Perhatian Indonesia terhadap Myanmar saat ini seperti mencoret wajahnya sendiri. Di Papua korban terus berjatuhan dan tidak pernah disingung langsung oleh Jokowi. Sebaliknya Jokowi mengisikan operasi militer besar-besaran ke Papua yang mengakibatkan korban sipil terus tewas dan kehilangan harta benda, pelakunya tentu saja adalah TNI-POLRI itu sendiri.
Pada 19 Maret 2021 dalam konferensi pers secara virtual Presiden Indonesia Jokowi menyampaikan duka cita dan simpati yang mendalam kepada masyarakat Myanmar atas jatuhnya korban akibat bentrokan antara polisi dan rakyat. Indonesia pun mendesak agar penggunaan kekerasan di Myanmar segera dihentikan. “Atas nama pribadi dan seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan duka cita dan simpati yang dalam kepada korban dan keluarga korban akibat penggunaan kekerasan di Myanmar,” ujar Jokowi. Dan Indonesia mendesak agar penggunaan kekerasan di Myanmar segera dihentikan, sehingga tidak ada lagi korban berjatuhan,” tegasnya. Presiden menegaskan, keselamatan dan kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama. Oleh karenanya Indonesia juga mendesak agar dialog dan rekonsiliasi segera dilakukan untuk memulihkan demokrasi, perdamaian dan stabilitas di Myanmar. “Saya akan segera melakukan pembicaraan dengan Sultan Brunei Darussalam sebagai Ketua ASEAN agar segera dimungkinkan diselenggarakannya pertemuan tingkat tinggi ASEAN yang membahas krisis di Myanmar,” tambahnya.
Konflik di Myanmar bermula dari kudeta yang dilakukan oleh militer. Militer Myanmar mengklaim harus melakukan kudeta karena menuduh ada kecurangan di pemilu November tahun lalu. Adapun pemilu Myanmar 2020 dimenangkan oleh Agung San Suku Kyi dan partainya, National League for Democracy (NLD), secara telak. Kondisi darurat di Myanmar lalu ditetapkan selama setahun terhitung sejak awal Februari 2021, dan militer akan mengadakan pemilu baru.
Berdasarkan liputan Kompas.com diatas, hal ini secara langsung pemerintah Indonesia menunjukan sikap ketidakmauannya dalam menyelesaikan konflik dan masalah-masalah kemanusiaan yang telah terjadi di negaranya sendiri. Perbedaan nilai kemanusiaan Myanmar dan Papua jika diukur dari jumlah korban yang meninggal akibat kekerasan militer, Myanmar yang jumlah korbannya mencapai 261 saat ini tidak sebanding dengan fakta jumlah korban yang terjadi diwilayah Papua. Paling perlu diperhatikan adalah pelanggaran HAM di Papua bukanlah baru terjadi, melainkan menjadi catatan hitam 59 tahun aneksasi Papua oleh Indonesia. Paling baru dari rentetetan pelanggaran HAM itu adalah konflik di kabupaten Nduga dan Intan Jaya, beberapa dari lembaga kemanusian, seperti Kelompok Gereja dan Non Governmental Organization (NGO) yang terus menuntut negara segera menyelesaikan konflik karena korban tidak terhitung lagi.
Sebaliknya, Ledakan konflik Myanmar baru saja terjadi namun telah mendapat perhatian Indonesia secara serius. Walau selama ini persoalan Papua menjadi perhatian dari beberapa negara Pasifik, terutama Vanuatu yang terus mendesak Indonesia di sidang tahunan Dewan Ham PBB. Bahkan atas berbagai masukan selama ini Dewan HAM PBB telah meminta diizinkan masuk ke Papua untuk melihat secara langsung kondisi HAM tersebut, namun belum diberikan akses dengan berbagai alasan. Indonesia memiliki kebiasan dalam setiap desakan internasional, melalui narasi-narasi para diplomat muda setiap sidang Dewan HAM PBB bahwa Papua baik-baik saja dan menjadi kewenangan nasionalnya, tidak jarang Indonesia mencibir negara lain yang mencoba berbicaa masalah Papua.
Jika seperti ini Indonesia sebenarnya gagal dalam menangani seluruh rangkaian konflik dan masalah kemanusiaan di Papua. Berbagai upaya penyelesaian konflik yang didorong oleh berbagai Lembaga, gerakan rakyat dan mahasiswa untuk penyelesaian konflik pun tidak direspon bahkan merespon dengan represif dengan pembungkaman ruang demokrasi, penangkapan hingga pemenjaraan adalah wajah demokrasi di Papua.
Kasus-kasus pelanggaran HAM, tindakan kekerasan militer, perampasan lahan dan rentetan masalah yang ketika ditelusuri adalah dampak dari sistem pemerintahan yang berwatak oligarki, kapitalis, dan otoriter yang melahirkan konflik berkepanjangan dan juga belum terselesaikan hingga hari ini. Beragam persoalan yang selalu dijumpai dipermukaan negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke tidak dianggap serius oleh pemerintah untuk penyelesaian. Berbagai aturan dan kebijakan yang dikembangkan namun tidak sepadan dengan kondisi rakyat.
Atas nama hukum dan demokrasi, serta Pancasila sebagai falsafah berbangsa namun prakteknya menghindari subtansi persoalan mendasar di Papua, yaitu kemanusian serta pelanggaran negara dimasa lampau, terutama sejarah aneksasi dan akibat dari penanganan yang tidak tepat itu dengan pembungkaman demokrasi itu sendiri. Negara mengotori jubah demokrasi dan mengatasnamakan hukum untuk kebutuhan elit-elit penguasa negara. Ruang-ruang demokrasi dibungkam, sementara Jokowi membicarakan tentang demokrasi bagi negara lain.
Kemudian lahir pertanyaan apa bedanya situasi yang terjadi di Papua dengan Myanmar, apakah Papua harus menjadi sebuah negara sendiri untuk mendapatkan perhatian Jokowi di Jakarta. Logika terbolakbalik Jokowi dalam sikap internasionalnnya, diplomasi politik yang blunder. Karena kita hanya menunggu waktu sebelum pemerintah junta militer Myanmar atau bahkan Vanuatu mengangkat persoalan HAM di Indonesia atau Papua secara khusus untuk merespon semangat keterlibatan Indonesia dalam konflik negara lainnya.
**
Referensi
