Nampaknya 1 Mei yang diperingati di seluruh dunia sebagai Hari Buruh Internasional tidak begitu popular di Papua. Kebangkitan perlawanan di Papua pada 1 Mei biasanya naik tapi diperingati sebagai hari menolak Papua dianeksasi secara paksa ke dalam Indonesia—atau kita bisa sebut Hari Aneksasi Papua—yang terjadi pada 1 Mei 1963.
Sejarah perlawanan di Papua hingga saat ini adalah sejarah perlawanan terhadap kolonialisme. Isu perlawanan terhadap kapitalisme, imperialisme, dan neoliberalisme atau wacana perjuangan sosialisme belum pernah muncul di serikat-serikat kelas pekerja di Papua.
Biasanya muncul hanya di gerakan-gerakan masyarakat adat yang terdampak langsung oleh kapitalisme terutama wilayah-wilayah masyarakat adat yang dijadikan sebagai perkebunan sawit, pertambangan, illegal login, illegal mining, illegal fishing, dan sebagainya.
Biasanya juga digaungkan juga oleh gerakan-gerakan sosial di Papua melalui demonstrasi-demonstrasi besar dengan menggerakan masa menuntut referendum dan Papua merdeka.
Tapi persoalannya adalah, 1 Mei baik Hari Aneksasi atau Hari Buruh tidak terorganisir dan terstruktur oleh serikat-serikat kelas pekerja atau buruh dan gerakan-gerakan sosial yang memperjuangkan referendum atau Papua merdeka.
Ini sudah menjelaskan bahwa isi stratak dan taktik perjuangan Papua masih sangat labil dan lemah. Perspektif perjuangan Papua belum jadi perspektif yang internasional. Perspektif perjuangan Papua masih sangat lokal: tertutup dengan pintu primordial dan politik identitas.
Kalau tidak diubah, bagi saya, ini akan jadi ruang yang gelap bagi bangsa dan Negara Papua yang akan kita mau bangun ke depan.
Tapi seberapa penting kita harus memahami dan memperingati 1 Mei sebagai Hari Buruh Internasional? Seberapa penting 1 Mei kita peringati sebagai Hari Anekasi Papua ke dalam Indonesia?
1 Mei yang diperingati sebagai Hari Buruh Internasional tidak terjadi begitu saja. 1 Mei menjadi Hari Buruh Internasional berawal pada saat Abad ke-19 di Amerika Serikat, situasi buruh di hampir semua perusahan berada dalam kondisi yang sangat buruk: jam kerja lebih dari 8 jam dan upah yang rendah. Ini membuat, pada 1 Mei 1886, lebih dari 200.000 buruh di seluruh Amerika Serikat melakukan aksi mogok kerja untuk menuntut hak mereka. Aksi massa terjadi berturut-turut pada waktu itu.
Hingga pada 1889, Kongres Buruh Internasional yang berada di Paris diselenggarakan. Dan memutuskan, sekaligus memperingati peristiwa Haymarket dan solidaritas bagi para pekerja. Mereka juga menetapkan tanggal 1 Mei sebagai “Hari Solidaritas Internasional Buruh”.
Berbeda dengan sejarah 1 Mei 1963 di Papua. Pada saat itu kebangkitan perlawanan di Belanda semakin naik, utang Belanda terhadap luar negeri, terutama ke Amerika semakin membuntuti Belanda mengurisi beberapa wilayah jajahannya, salah satunya New Guinea atau sekarang Papua. Situasi itu memperuncing Belanda memasuki jurang krisis. Dan pada akhirnya Belanda menyerahkan Papua ke Amerika melalui tangan Indonesia (2017). Ini melegitimasi menguatkan Perjanjian New York atau New York Egreement yang dikeluarkan pada 15 Agustus 1962.
Sesudah itu, bergulir ditandatanganinya PT Freeport Indonesia tahun 1967 sampai dilaksanakannya Pepera tahun 1969 dan Papua harus diserahkan kepada Indonesia. Dinamika-dinamika dan situasi-situasi pada saat itu sudah banyak orang menuliskan soal sejarah ini.
Dari ini sudah bisa kita dipastikan, siapa aktor dan apa motifnya hingga Papua harus dipaksakan diserahkan ke Indonesia. Tidak lain adalah kepentingan imperialis Amerika Serikat dibawa komando Soeharto.
Sejak saat itu hingga hari ini orang Papua masih melakukan protes melalui demonstrasi-demonstrasi, seminar-seminar dan kampanye-kampanye atas sejarah 1 Mei 1963, sejarah masuknya PT Freeport, dan sejarah Pepera 1969 yang dilakukan oleh Indonesia dibawa moncong senjata. Tidak lain adalah ini awal dimana masuknya kolonialisme Indonesia menjajah Papua hingga hari ini.
Tapi apakah penjajahan di Papua hanya praktek kolonialisme saja? Tidak. Penyerahan Freeport adalah bentuk awal Papua diekspansi oleh kapitalisme. Dan itu menyebar hingga hari ini dengan berbagai ekpansi sawit, illegal login, tambang, dan lain-lain yang menghancurkan tanah-tanah adat milik orang Papua.
Konsekuensi logis dibangunnya banyak perusahan-perusahan raksasa ini terbentuklah banyak buruh-buruh Papua yang tersebar di berbagai pabrik atau perusahan di seluruh tanah Papua.
Tugas Kita
Kritik terhadap gerakan perjuangan di Papua baik pasang surut persatuan, hingga tugas-tugas mendesak gerakan kita di Papua sudah banyak kawan-kawan kritik.
Tulisan kawan Jhon Gobay Dari New Gunea Raad Sampai ULWMP: Tentang Persatuan, menunjukan banyak kegagalan dari persatuan ke persatuan yang dibangun di Papua tapi tidak ada hasil apa-apa. Yang ada hanya sejarah perjuangan hanya jadi kenangan untuk perjuangan selanjutnya.
Tapi kawan Jefry Wenda telah mempertegas melalui tulisannya Persatuan Kita dan Perjuangan Pembebasan Nasional bahwa memperjuangkan revolusi demokratik atau Papua merdeka ada tiga prinsip penting yang harus dipahami dalam membangun persatuan: persatuan yang demokratik, persatuan progresif, dan persatuan kerakyatan. Dan dengan tegas kawan Jefry mengatakan, “Sehingga, menjadi kebutuhan yang mendesak hari ini adalah, mendorong semua komponen gerakan di tanah air Papua, baik pemuda–mahasiswa, masyarakat adat, perempuan, buruh, amber, komunitas teologia: protestan, katolik, islam, dan secara umum rakyat Papua yang menganggap dirinya bagian dari bangsa Papua, untuk bersama-sama membangun persatuan nasional sebagai kekuatan penggerak revolusi di Papua.”
Tapi persatuan nasional tanpa partai revolusioner adalah sama seperti membuang garam ke laut. Sekuat-kuatnya kekuatan persatuan kita, tapi tanpa partai revolusioner, kemerdekaan Papua akan menjadi milik kaum borjuis dan kapitalisme. Atau bisa saja kemerdekaan Papua tidak akan tercapai.
Seperti dipertegas lagi oleh kawan Sharon Muller dalam Tirani di Papua dan Kebutuhan Partai Revolusioner untuk Menggulingkannya bahwa “… Papua belum punya organisasi politik Marxis, apalagi Leninis. Aktivis Papua yang sudah Marxis maupun buruh Papua yang dimenangkan ke Marxisme harus bersatu dan berorganisasi di bawah kendali program, ide, gagasan dari sebuah organisasi politik. Karena alasan kuantitas, awalnya akan menjadi partai kader, lewat kerja-kerja elemen-elemen termaju yang sudah terkonsolidasi oleh partai sebelumnya, Ia akan berkembang menjadi partai massa, lalu disaat momen-momen yang menetukan kita sudah siap untuk mengambil alih kepemimpinan.”
Papua sebagai wilayah yang sedang dijajah dengan praktek kolonialisme, kapitalisme, dan militerisme tentu tuntutan demokratik atau Papua merdeka menjadi tuntutan yang sangat mendesak saat ini. Tapi sejarah perjuangan Papua telah membuktikan bahwa perjuangan Papua merdeka selalu berada di jurang dan dibatalkan oleh penjajah.
Maka pentingnya partai revolusioner adalah untuk menghubungkan antara front persatuan demokratik, massa luas, dan kelas pekerja di Papua. Tugas partai revolusioner juga adalah menyiapkan segudang kader terbaik untuk membangun serikat-serikat atau kantong-kantong buruh, tani, nelayan, kaum miskin kota, LGBT, mahasiswa, dan masyarakat adat yang terhubung melalui program taktik dan strategis partai revolusioner
Dan pada akhirnya melalui segudang kantong massa yang sadar secara teori dan praktek revolusioner melalui partai revolusioner berkewajiban memenangkan revolusi demokratik atau Papua merdeka dan tentu adalah mewujudkan revolusi sosialis di Papua.
***
Pustaka
Poulgrain, Greg. Bayang-Bayang Intervensi: Perang Siasat John F. Kennedy dan Allen Dulles atas Soekarno. Yogyakarta. Galang Press: 2017.
